SOLOPOS.COM - Gedung DPR RI (ilustrasi)
Gedung baru DPR yang akan dibangun menuai kontroversi. Fraksi Nasdem mendukung pembangunan gedung baru dengan syarat dilaksanakan pemerintah.
Solopos.com, JAKARTA – Rencana pembangunan gedung baru DPR menuai pro dan kontra di masyarakat. Fraksi Partai Nasdem DPR mendukung pembangunan gedung baru DPR sebagai ikon nasional, namun harus dilaksanakan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
“Saya mendukung pembangunan gedung baru DPR asalkan pembangunan itu dilaksanakan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum,” kata Sekretaris Fraksi Partai Nasdem di DPR Syarif Abdullah Al Kadrie di Jakarta, Senin (27/4/2015).
Ia mengatakan pembangunan gedung DPR oleh pemerintah untuk menghilangkan praduga negatif terhadap DPR oleh masyarakat.
Ia mengatakan pembangunan gedung DPR oleh pemerintah untuk menghilangkan praduga negatif terhadap DPR oleh masyarakat.
“Biar pemerintah yang melaksanakan pembangunan [gedung baru DPR] karena mereka punya tenaga profesional. Kami di DPR yang mengawasi pekerjaan mereka,” ujar dia.
Syarif mengakui pembangunan gedung baru sudah mendesak karena fasilitas di kompleks parlemen tidak mendukung kinerja para legislator. Dia menjelaskan kualitas sarana dan prasarana pendukung aktivitas para wakil rakyat juga banyak yang rusak karena usang dimakan usia.
Selain itu, menurut Syarif, kapasitas pekerja di DPR yang bertambah setiap tahun juga memengaruhi kenyamanan anggota Dewan.
Hal itu, ujar dia, terutama terkait dengan insiden jatuhnya pelapis gedung Setjen DPR yang memakan korban pada Jumat (24/4/2015).
“Gedung DPR juga sebagai ikon Indonesia di mata dunia maka sudah sewajarnya bangunan yang sudah usang itu direnovasi,” kata dia.
Sebelumnya, Ketua DPR Setya Novanto mengatakan DPR pada Masa Sidang III Tahun 2014-2015 telah membentuk tim kerja pembangunan perpustakaan, museum, pusat penelitian, dan ruang kerja anggota serta tenaga ahli DPR.
“Pembangunan tersebut akan menjadi ikon nasional bagi bangsa Indonesia,” katanya di Ruang Rapat Paripurna DPR, Gedung Nusantara II, Jakarta, Jumat pekan lalu.
Hal itu, disampaikan Setya dalam Rapat Paripurna DPR RI Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2014-2015.
Dia mengatakan DPR berpandangan pembangunan ikon nasional akan menjadi warisan bangsa.
Hal itu, menurut dia, karena setelah 70 tahun Indonesia merdeka dan 17 tahun reformasi lembaga legislatif belum pernah dibangun secara mandiri.
“Untuk itu, masyarakat Indonesia perlu mengetahui dan memberi dukungan terhadap rencana besar tersebut,” ujarnya.
Setya menjelaskan pembangunan ikon nasional itu, telah mendapatkan persetujuan Presiden Joko Widodo.