Ilustrasi gaji PNS (Dok/JIBI/Solopos) Ilustrasi gaji PNS (Dok/JIBI/Solopos)
Senin, 27 April 2015 23:05 WIB JIBI/Solopos/Detikcom Madiun Share :

GAJI PNS LURAH
Wow, Gaji PNS Lurah di Surabaya Ternyata Cukup Menggiurkan. Ingin Tahu?

Gaji PNS Lurah di Surabaya cukup menggiurkan. Inilah penjelasannya.

Solopos.com, SURABAYA – Menjadi PNS di Surabaya memang cukup menjanjikan. Apalagi untuk seorang lurah [setara jabatan kepala desa] yang berseragam PNS, gaji mereka sangat menggiurkan.

Wakil Ketua Komisi A, Adi Sutarwijono mengatakan gaji PNS Lurah di Kota Surabaya saat ini mencapai Rp10 juta. Angka itu adalah uang yang diterima lurah secara keseluruhan alias take home pay. Terkait inilah, Adi mengingatkan agar lurah jangan sekali-kali melakukan pungutan liar kepada warganya dengan dalih apapun.

“Apalagi kan sempat ada temuan dari ombudsman RI bahwa masih ada pungutan liar di kelurahan dan kecamatan. Tapi sekarang kita apresiasi, karena di kantor-kantor kelurahan-kecamatan sudah terpasang spanduk bebas pungutan yang semoga itu benar benar dijalankan semestinya,” tandas lelaki yang akrabh disapa Awi ini usai memimpin rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surabaya Mia Santi Dewi di ruang Komisi A DPRD Surabaya, Senin (27/4/2015).

Selain soal gaji lurah yang cukup tinggi, Awi juga mengusulkan ke Pemkot Surabaya agar jabatan lurah dan camat hanya dibatasi tiga tahun. Setelah itu, dipindah ke wilayah lain untuk penyegaran.

Awi mengaku menemukan banyak pejabat lurah dan camat yang menjabat lebih dari tujuh tahun.

 

“Bahkan ada yang menjabat sampai 12 tahun, seperti Sekretaris Lurah Sukomanunggal,” katanya.

Rapat dengar pendapat yang juga diikuti Kepala Inspektorat Sigit Sugiharsono dan Kabag Pemerintahan Kota Surabaya Eddy Cristijanto, Awi mengungkapkan jika usulan jabatan lurah dan camat tiga tahun disebutnya sebagai usulan yang masuk akal.

 

“Angka itu dianggap moderat. Kalau dua tahun kan terlalu singkat. Sedangkan jabatan selama 4-5 tahun kan sama persis dengan eselon setingkat kepala dinas,” imbuhnya.

 

Selain rotasi jabatan maksimal tiga tahun, Awi yang juga menjabat Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya berharap Pemkot, kedepan dalam melakukan rekrutmen tidak dilakukan secara tertutup.

 

“Ke depan bisa dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Apalagi ada sistem lelang jabatan. Ya digunakan biar banyak pilihan,” tegasnya.

lowongan pekrajaan
Yayasan Internusa Surakarta, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Pilkada, Demokrasi, dan Hantu Politik

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (17/01/2018) dengan judul Demokrasi Kita dan Hantu Politik. Esai ini karya Muhammad Fahmi, dosen di IAIN Surakarta dan Doktor Kajian Budaya dan Media. Alamat e-mail penulis adalah fahmielhalimy@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Tahun 2018 sering dijuluki…