SOLOPOS.COM - Ilustrasi pembangunan perumahan (JIBI/Bisnis Indonesia/Andi Rambe)
Bantuan perumahan untuk PNS di Wonogiri, pemkab akan menggandeng investor.
Solopos.com, WONOGIRI — Pemkab Wonogiri bakal mengandeng investor untuk merealisasikan program perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Wonogiri. Hal itu karena rumah PNS akan menjadi milik pribadi PNS tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Wonogiri, Suharno, mengatakan Pemkab sangat serius mendukung program Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun satu juta rumah. Untuk merealisasikannya, ia berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
“Program ini sangat bagus sehingga Pemkab mendukung. Di Wonogiri masih banyak PNS yang belum mempunyai rumah sendiri,” ujar Suharno ketika ditemui Solopos.com di Pendapa Pemkab Wonogiri, Kamis (23/4/2015).
“Program ini sangat bagus sehingga Pemkab mendukung. Di Wonogiri masih banyak PNS yang belum mempunyai rumah sendiri,” ujar Suharno ketika ditemui Solopos.com di Pendapa Pemkab Wonogiri, Kamis (23/4/2015).
Dia mengatakan ada dua opsi dalam program ini yakni membuat rumah susun sederhana sewa (rusunawa) atau bekerja sama dengan investor membuat rumah bertipe 36 sesuai aturan pusat.
“Kami pilih mengandeng investor utuk program satu juta rumah. Pertimbangannya karena rumah itu nantinya jadi milik pribadi PNS sehingga lebih baik mengandeng investor. Kalau rusunawa, tanah beserta bangunannya harus jadi milik Pemkab. Kami mau menyediakan lahan,” kata dia.
“Kami terus menjalin komunikasi dengan sejumlah pengembang perumahan. Terkait siapa pengembang yang membuat perumahan PNS, kami belum putuskan,” kata dia.
Menurut Suharno, mengandeng investor adalah pilihan terbaik karena PNS bisa memilih lokasi dengan mempertimbangkan jauh tidaknya lokasi perumahan itu dari tempat kerja. Termasuk harga rumah yang ditawarkan investor, PNS dapat melakukan negosiasi.
“Program satu juta rumah sekarang dalam tahap menyerahkan data PNS yang berminat membeli rumah. Data itu kami serahkan ke Bapertarum-PNS [Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan PNS],” papar dia.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Wonogiri, Sri Kuncoro, belum melakukan langkah apa pun terkait rencana pengadaan rumah untuk PNS. DPU hanya membantu sementara teknisnya BKD yang mengerjakan.
“Kami menunggu, termasuk lahan mana yang akan digunakan untuk program ini. Kami akan bantu sesuai tupoksi [tugas pokok dan fungsi] DPU,” kata dia.