SOLOPOS.COM - Ilustrasi media center kantor lembaga pelaksana Pemilu 2014 (JIBI/Solopos/Antara/Andika Wahyu)
Surat palsu KPU beredar, sekretariat-sekretariat DPRD diminta mengirimkan data legislator.
Solopos.com, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta seluruh pemangku kepentingan dan jajarannya di daerah dan mewaspadai adanya surat palsu yang mengatasnamakan lembaga penyelenggara pemilihan umum (pemilu) tersebut.
Berdasarkan siaran pers KPU, Minggu (26/4/2015), terungkap bahwa lembaga penyelenggara pemilu itu menemukan surat palsu yang meminta pemutakhiran data anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan DPRD kota. Surat itu berisi permintaan kepada sekretariat seluruh DPRD di Indonesia agar melaporkan anggota Dewan yang menjabat saat ini.
KPU memastikan surat tesebut palsu. Surat yang mencatut nama lembaga penyelenggara pemilu itu tidak sesuai dengan format surat kedinasan KPU.
Penemuan surat palsu bermula dari laporan Sekretariat DPRD Kota Bukit Tinggi kepada KPU Bukit Tinggi, bahwa ada surat yang meminta lembaga tersebut melaporkan nama ketua DPRD, alamat lengkap kantor DPRD, alamat pesan elektronik, dan biodata anggota DPRD.
Anehnya, surat tersebut meminta sekretariat DPRD melaporkan data anggota DPRD dalam format tabel yang berisi keterangan nama, jabatan, fraksi, dan nomor telepon seluler dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word atau Microsoft Excel. Bukan hanya itu, kejanggalan juga terlihat dari permintaan kepada Sekretariat DPRD agar mengirimkan data tersebut melalui surat elektronik ke datakpupusat@gmail.com.
Surat itu tersebut juga ditandatangani oleh Ketua KPU Husni Kamil Malik dan dibubuhi stempel KPU. KPU pun meminta semua pihak yang menemukan surat mencurigakan atas nama lembaga tersebut segera melaporkan melalui alamat dan nomor kontak resmi yang tercantum pada laman kpu.go.id.