SOLOPOS.COM - Sebuah spanduk penolakan pemberlakuan satu arah di Jl. Prof. Dr. Soeharso, Jajar, terpampang di depan kantor BBKPM, Sabtu (25/4). Rencananya kebijakan satu arah akan diberlakukan Mulai Senin (27/4/2015). (Chrisna Canis Cara/JIBI/Solopos)
Lalu lintas Solo di Jl Prof Dr Soeharso depan Kantor Samsat mulai Senin djadikan satu arah.
Solopos.com, SOLO —Pemberlakuan satu arah di Jl. Prof. Dr. Soeharso, Jajar, per Senin (27/4/2015), mulai memantik reaksi keras warga. Sejumlah kelompok warga memasang spanduk menolak kebijakan di sepanjang jalur tersebut.
Pantauan Solopos.com, Sabtu (25/2015), spanduk bertuliskan “Warga Menolak Jalan Satu Arah!!!” tersebut tersebar di lima titik di Jl. Prof. Dr. Soeharso seperti depan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM), gardu PLN Jajar hingga kawasan Samsat.
Protes yang ditulis dengan pylox warna merah ini mulai dipasang Jumat (24/4/2015). Menurut seorang warga RW 004 Kelurahan Jajar, Wahyu Trianto, 30, spanduk tersebut sebagai bentuk protes karena warga merasa tidak dilibatkan dalam proses kebijakan.
Protes yang ditulis dengan pylox warna merah ini mulai dipasang Jumat (24/4/2015). Menurut seorang warga RW 004 Kelurahan Jajar, Wahyu Trianto, 30, spanduk tersebut sebagai bentuk protes karena warga merasa tidak dilibatkan dalam proses kebijakan.
“Tahu-tahu sudah ada papan pemberitahuan jalan bakal satu arah. Warga yang terkena dampaknya belum diajak rembugan,” ujarnya saat ditemui Solopos.com di wilayah Jajar.
Wahyu mengatakan ada sejumlah ekses bagi warga permukiman jika kebijakan satu arah diberlakukan. Menurutnya gang-gang kampung akan semakin mendapat limpahan beban lalu lintas yang tak terkendali. Padahal tak sedikit anak-anak maupun lansia yang beraktivitas di lingkungan kampung.
Wahyu menilai ekses tersebut sebenarnya bisa ditekan bila Pemkot duduk bersama warga sebelum berkebijakan. Pemkot, menurut Wahyu, bisa mengatur jalan kampung mana saja yang boleh dilalui kendaraan berat pascapemberlakuan satu arah.
Selain menjaga keamanan warga, hal itu dinilainya penting untuk menjaga kualitas jalan kampung. “Kalau diajak bicara dulu kan warga jadi tahu setelah pemberlakuan itu mesti ngapain. Apakah bikin portal atau sebagainya.”
Ugal-ugalan
Warga lain, Untung B.R., mendukung setiap upaya pemerintah mengurai kemacetan. Namun ia berharap langkah tersebut tak lantas mengorbankan kepentingan warga yang lain. Dia menilai mestinya Pemkot mengupayakan pelebaran jalan alih-alih memberlakukan kebijakan satu arah.
“Kalau satu arah saya yakin angkutan bus bakal lebih ugal-ugalan. Padahal kondisi jalan banyak yang rusak,” ucapnya.
Sebagai informasi, Jl. Soeharso akan dibuat searah dari selatan ke utara. Kebijakan tersebut diklaim telah memertimbangkan evaluasi lalu lintas di kawasan tersebut.
Menurut Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Solo, Yosca Herman Soedrajad, kebijakan satu arah diberlakukan untuk menekan angka kecelakaan di kawasan itu. “Juga untuk mengurai kemacetan pada jam-jam sibuk,” tandasnya.