SOLOPOS.COM - Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman (dua dari kiri), dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Puan Maharani (paling kiri) memanen tanaman obat, kamilen, di etalase tanaman obat Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TOOT), di Tlogodlingo, Tawangmangu, Selasa (31/3/2015). Tanaman kamilen dipercaya berkhasiat untuk menyuburkan kandungan pada wanita. (Bayu Jatmiko A/JIBI/Solopos)
Alih fungsi lahan pertanian mulai meresahkan pemerintah.
Solopos.com, KLATEN — Kementerian Pertanian (Kementan) mendesak Badan Urusan Logistik (Bulog) segera turun langsung menyerap gabah ke petani. Jika tak ada perbaikan harga gabah dikhawatirkan ada stagnasi produksi padi.
Hal itu disampaikan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, di sela-sela kunjungan ke Sekretariat Gapoktan Desa Bowan, Delanggu, Klaten, Jumat (24/4/2015) petang. “Harga GPP [gabah kering panen] itu Rp3.300-3.600/kg sementara harga beras Rp7.200/kg. Itu berdasarkan hasil pantauan saya saat berada di Medan, Palembang, dan Lampung,” urai dia.
Harga itu masih rendah dibanding instruksi presiden soal harga GKP senilai Rp3.700/kg. “Solusinya ya Bulog harus turun langsung menyerap baik gabah kering dan gabah panen ke petani. Kalau tidak, akan ada stagnasi produksi padi pada April-September,” ungkapnya.
Stagnasi yang dimaksud yakni hasil produksi padi pada April-September tak mengalami kenaikan dibanding musim sebelumnya. Amran menerangkan pada Oktober 2014-April 2015 ada peningkatan jumlah lahan pertanian yang ditanami padi. “Pada Oktober-Maret adan peningkatan luas lahan pertanian 700.000 hektare [ha]. Itu terbesar sepanjang 10 tahun terakhir,” ungkapnya.
Pada tanam April-September, Kementan menargetkan luas lahan yang ditanami padi menjadi 6 juta ha dari luas lahan musim sebelumnya. Guna meningkatkan luas lahan itu, Kementan menggulirkan berbagai bantuan seperti peralatan pertanian serta kebijakan dengan Bulog soal penyerapan gabah ke petani. “Kalau memang target itu nantinya bisa tercapai, doakan saja tahun ini kita tidak perlu lagi impor beras,” ucap Arman.
Sementara itu, salah satu pengurus himpunan kerukunan tani Indonesia (HKTI) Klaten, Djoko Sarjono, mengakui saat ini harga GKP di Klaten belum sesuai dengan instruksi presiden. Kondisi itu terjadi lantaran bulog tak terjun langsung menyerap beras ke petani.
“Bulog harusnya langsung melakukan penyerapan. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran yagn besar. Jangan sampai penyerapan itu tidak mencapai target sehingga harus impor beras lagi,” ungkapnya.