SOLOPOS.COM - Agenda Presiden Jokowi di PT PAL, Sabtu (10/1/2015). (JIBI/Solopos/Antara/M Risyal Hidayat)
Kabinet Kerja Jokowi-JK bakal berutang kepada bank di Tiongkok untuk garap proyek infrastruktur kereta cepat.
Solopos.com, JAKARTA – Pemerintahan Kabinet Kerja Jokowi-JK kabarnya sedang menjajaki kemungkinan menerima pinjaman sebesar US$50 miliar atau sekitar Rp645 triliun dari Tiongkok.
Seperti dilansir kantor berita Antara, Jumat (24/4/2015), pinjaman dengan nilai yang cukup fantastis ini kabarnya akan dipakai untuk menggarap proyek infrastruktur di sejumlah daerah.
Salah satu proyek yang dipastikan akan digarap dengan utang ini adalah pembangunan transportasi umum berupa kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek kereta cepat itu sudah memasuki tahan finalisasi studi kelayakan.
Utang Rp645 triliun itu berasal dari Bank CBD dan ICBC.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, Indonesia harus berhutang ke bank Tiongkok lantaran perbankan BUMN dalam Negeri tidak mampu membiayai proyek infrastruktur. “Karena perbankan BUMN limitnya sudah sangat terbatas,” ungkapnya.
Dalam proyek kereta cepat ini tidak hanya Tiongkok yang bakal terlibat. Jepang melalui lembaga donor Japan International Cooperation Agency (JICA), sebetulnya baru merampungkan fase pertama studi kelayakan megaproyek tersebut.
Ia memastikan, bahwa kesempatan Jepang dan Tiongkok untuk menggarap kereta cepat ini masih kesempatan yang sama atau 50:50.
Dalam penggarapan proyek kereta cepat, pemerintah juga menggandeng BUMN Wijaya Karya untuk konsorsium dari Indonesia. Pihaknya menegaskan, tidak memberikan proyek ini kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) lantaran perusahaan itu sedang fokus menggarap jalur kereta trans Sumatera.