SOLOPOS.COM - ilustrasi
Kanalsemarang.com, SEMARANG-Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah menilai Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jateng Tahun Anggaran 2014 minim data sehingga kurang menggambarkan dinamika persoalan riil yang selama ini terjadi di masyarakat.
“Minimnya data menyulitkan kami mengeksplorasi LKPJ Gubernur Jateng,” kata Ketua Panitia Khusus LKPJ 2014 Sriyanto Saputro usai rapat paripurna DPRD Jateng di Semarang seperti dikutip Antara, Rabu (22/4/2015).
Ia mencontohkan beberapa permasalahan yang masih minim data itu antara lain, tingginya pelanggaran terhadap angkutan muatan barang, kasus tenaga kerja Indonesia asal Jateng, alih fungsi lahan, dan kasus kekerasan terhadap anak.
Menurut dia, dalam setiap menggambarkan permasalahan yang dihadapi di masyarakat harus disertai solusi penyelesaiannya seperti yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.
“Dalam LKPJ Gubernur Jateng 2014 ini masih banyak ditemukan permasalahan dan solusi yang hampir sama secara subtansi maupun redaksional dengan LKPJ tahun sebelumnya,” ujar anggota Komisi A DPRD Jateng itu.
Politikus Partai Gerindra itu menilai bahwa adanya permasalahan dan solusi yang hampir sama dengan LKPJ tahun sebelumnya menunjukkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Jateng kurang mampu menganalisis persoalan serta kurang implementatif saat mencari solusi.