SOLOPOS.COM - Ilustrasi kartu BPJS Kesehatan. (JIBI/Solopos/Dok.)
Layanan BPJS bisa dinikmati masyarakat di sejumlah rumah sakit. Salah satunya, di RSUD Wonogiri menduga ada praktek calo BPJS.
Solopos.com, WONOGIRI — Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedirman Mangun Sumarso Wonogiri mencium adanya calo Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dugaan itu didasari dari banyaknya tungakan iuran BPJS Kesehatan di RSUD setiap bulannya.
Direktur RSUD Wonogiri, Setyorini, mengatakan hampir setiap bulan menemukan warga menunggak pembayaran BPJS. Hal itu diketahui ketika mereka sakit berobat di RSUD menggunakan kartu BPJS.
“Setelah sampai ke ke loket pembayaran, diketahui kartu BPJS milik mereka menunggak belum membayar BPJS,” ujar Setyorini ketika ditemui wartawan di kantornya, Kamis (16/4/2015).
“Setelah sampai ke ke loket pembayaran, diketahui kartu BPJS milik mereka menunggak belum membayar BPJS,” ujar Setyorini ketika ditemui wartawan di kantornya, Kamis (16/4/2015).
Dia mengatakan setelah ditelusuri lebih dalam ternyata hampir sebagian besar warga yang menunggak BPJS itu pendaftarannya dilakukan secara massal. Kuat dugaan warga itu mendaftar BPJS lewat calo. Modusnya calo, kata dia, mendatangi warga ke desa, meminta sejumlah uang ke warga untuk mengurus BPJS tanpa menjelaskan adanya iuran per bulan yang harus dibayar.
“Keingginan warga mendaftar BPJS sangat baik. Sayangnya warga tidak diberikan pemahaman kalau BPJS itu ada iuran per bulannya,” kata dia.
“Warga yang datang itu tidak tahu apa-apa. Mereka hanya diminta oleh salah seorang untuk ke RSUD untu mendaftar BPJS,” kata dia.
Dugaan Calo
Menurut Setyorini, dugaan calo BPJS tidak hanya terjadi di RSUD Wonogiri tetapi juga terjadi di rumah sakit lainnya di Jateng. Gubernur Jateng pun pernah menangkap basah calo BPJS. Banyaknya calo BPJS yang bergentayangan itu menjadikan BPJS nasional 2014 merugi senilai Rp2 triliun.
“Kami tetap melayani warga yang menunggak BPJS. Setelah selesai periksa kami mengingatkan pada mereka yang untuk segera membayar tunggakan,” kata dia.
Banyaknya tunggakan peserta BPJS, kata dia, tidak mempengaruhi klaim pembayaran BPJS di RSUD. Banyaknya peserta BPJS membuat sejumah kamar yang tersedia di RSUD selalu penuh. “Karena jumlah kamar terbatas kami meminta kepada pasien yang sakit keras dan butuh perawatan instensif yang boleh menginap di rumah sakit,” kata dia.
Kepala Operasional BPJS Wonogiri, Mujiyana, mengaku juga pernah didatangi puluhan warga rombongan dari desa di Kecamatan Pracimantoro mendaftar BPJS di kantor. Hampir sebagian besar warga itu hanya mendaftar, tetapi tidak mampu membayar iuran BPJS per bulannya.
“Kami tidak ingin data peserta BPJS hanya data sampah. Data sampah itu artinya mereka hanya mendaftar tetapi tidak mampu membayar iuran per bulan,” kata dia.