SOLOPOS.COM - Ketua RT 006 Dukuh Sambilengok, Desa Jetis, Citro Sentono, meninjau lokasi bencana tanah longsor yang menimpa salah stau rumah warganya, Jumat (17/4/2015). (Abdul Jalil/JIBI/Solopos)
Longsor Sragen yang terjadi Kamis lalu membuat sumber air panas Sendang Panguripan tertutup tanah.
Solopos.com, SRAGEN —- Hujan deras yang mengguyur Desa Jetis, Kecamatan Sambirejo, Srageb, selama beberapa jam pada Kamis (16/4/2015), telah membuat tebing yang ada di desa tersebut longsor. Akibatnya, dua rumah milik warga dan satu sumber mata air panas Sendang Panguripan Dukuh Sambilengok, Desa Jetis tertimbun tertimpa longsoran tanah.
Ketua RT 006 Dukuh Sambilengok, Desa Jetis, Citro Sentono, 69, mengatakan di wilayahnya ada dua rumah yang tertimbun longsoran tanah. Selain itu, satu sumber mata air hangat juga tertutup material tanah.
Dia mengatakan di Sendang Panguripan ada dua sumber mata air panas, tetapi satu di antaranya sudah tertutup longsoran tanah. Sehingga, sumber air itu sudah tidak berfungsi lagi. Akibatnya, saat ini sebagian kamar di pemandian air panas tersebut tidak dapat digunakan.
“Pengunjung ynag datang di sendang ini setiap harinya sekitar 30 orang. Tempat wisata ini masih kami buka, tetapi sebagian kamar tidak diaktifkan. Nanti pengunjung bisa antri saat menggunakan kamar,” katanya saat ditemui Solopos.com, Jumat (17/4/2015).
Longsor Sragen
Dua rumah warganya yang tertimbun longsor hingga kini masih dibiarkan. Warga takut jika longsoroan tanah diambil, nantinya tanah yang ada di tebing akan turun lagi. “Tidak ada korban jiwa dalam bencana ini, kerugiannya mungkin hanya puluhan juta saja,” ujar dia.
Mengenai bencana alam yang terjadi di Bumi Sukowati, Ketua DPRD Sragen, Bambang Samekto, mendesak pemerintah kabupaten untuk segera membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Hal ini karena di sejumlah wilayah Sragen memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi, sehingga perlu segera dibentuk.
Dia juga mengatakan saat ini penanganan bencana di Sragen masih dilakukan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Satkorlak) yang diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas). “Tidak adanya BPBD tentunya penanganan bencana tidak maksimal. Penanganan bencana alam di kabupaten itu lebih berat jika tidak ada BPBD,” ujarnya saat meninjau lokasi bencana di Desa Jetis, Jumat.
Menurutnya, saat ini Sragen sudah memiliki peraturan daerah mengenai pendirian BPBD, sehingga pemerintah tinggal menjalankan. Selain itu, saat BPBD telah terbentuk akan mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat.
“Ini penting, karena bencana tidak hanya terjadi saat ini saja,” kata dia.