SOLOPOS.COM - Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi (JIBI/Solopos/Antara)
TKI dipancung di Arab Saudi membuat kinerja pemerintah dalam melindungi WNI dipertanyakan.
Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia harus segera melayangkan nota protes ke Arab Saudi menyusul tidak adanya pemberitahuan saat WNI menjalani eksekusi hukuman mati. Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengatakan nota protes harus segera dilayangkan karena tidak ada pemberitahuan yang layak.
“Paling enggak, mereka harus menghormati indonesia sebagai negara sahabat,” katanya di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jumat (17/4/2015).
Selanjutnya, pemerintah harus mengambil langkah evaluasi kepada seluruh pejabat kedutaan. “KBRI di sana gimana. Sudah bekerja optimal belum. Kok bisa tidak tahu WNI dipancung dua kali,” kata Fadli Zon.
Saat ini, menurutnya, lembaga pemerintah yang bertugas dalam perlindungan WNI dan TKI sudah banyak. “Ada BNP2TKI, kemenlu, serta duta besar. Jadi sebenarnya, tinggal bagaimana mereka berkoordinasi saja. Masih ada sekitar 200 WNI yang akan dieksekusi mati.”
Perihal jumlah WNI yang akan dihukum mati itu, pemerintah harus melindungi dengan meningkatkan lobi dan mengerahkan pengacara yang kuat. “DPR merasa perlindungan belum maksimal. Intinya, kami tidak ingin ada ratusan WNI lain yang bernasib sama dengan Siti Zaenab dan karni yang sudah dipancung.”
Hal senada diungkap Ketua DPR Setya Novanto. “DPR ingin pemerintah betul-betul proaktif. Namun demikian, apapun yang dilakukan Arab Saudi sangat mengecewakan. Untuk itu, pemerintah harus segera inventarisasi WNI dan TKI yang terancam hukuman mati,” katanya.