SOLOPOS.COM - Ilustrasi pilkada langsung (JIBI/Dok)
PIlkada Solo 2015 digelar Desember mendatang. Kebutuhan dana Pilkada Solo jadi Rp13,6 miliar dari sebelumnya Rp11 miliar.
Solopos.com, SOLO — Kebutuhan dana Pilkada Solo 2015 membengkak, menyusul dana kampanye cawali-cawawali dimasukkan dalam APBD.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo mengalkulasi kebutuhan anggaran untuk pemilihan kepala daerah (pilkada), Desember 2015, senilai Rp13,6 miliar. Nilai anggaran tersebut hampir sama taksiran Sekretaris Daerah (Sekda) Budi Suharto senilai Rp14 miliar.
Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Solo, Pata Hindra Aryanto, saat dihubungi Solopos.com, Kamis (16/4/2015), menyebut nilai anggaran yang dibutuhkan KPU untuk pilkada sebesar Rp13,6 miliar.
Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Solo, Pata Hindra Aryanto, saat dihubungi Solopos.com, Kamis (16/4/2015), menyebut nilai anggaran yang dibutuhkan KPU untuk pilkada sebesar Rp13,6 miliar.
ia mengatakan sebenarnya kebutuhan riil pilkada hampir Rp11 miliar. Namun kebutuhan anggaran itu, kata dia, membengkak ketika APBD juga dibebani kampanye calon wali kota (cawali) dan calon wakil wali kota (cawawali).
Berdasarkan kalkulasi KPU, kata Pata, dana untuk pengadaan alat peraga kampanye dengan asumsi lima pasangan cawali-cawawali mencapai Rp2,7 miliar.
“Proyeksi dana itu didasarkan pada kebutuhan penyelenggara pemungutan suara sebanyak tujuh orang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) plus dua orang linmas per TPS [tempat pemungutan suara]. Padahal asumsi jumlah TPS sebanyak 1.000 lokasi,” kata dia.
Pata menyatakan KPU siap berkoordinasi dengan Pemkot dan DPRD terkait dengan kebijakan anggaran Pilkada. Pata belum bisa bicara banyak soal tahapan pilkada karena Peratuan KPU (PKPU) yang mengatur tahapan pilkada belum ditandatangani Ketua KPU pusat dan belum mendapat nomor register dari KPU.
“Ya, kami menunggu hasil koordinasi dengan KPU Jawa Tengah terkait penyusunan PKPU pada Jumat-Sabtu [17-18/4] di Semarang. Rencananya KPU pusat akan melaksanakan rapat kerja nasional (rakernas) 92 kabupaten/kota di Solo juga pada akhir 23-26 April,” tutur dia.
Ketua KPU Solo, Agus Sulistyo, menyambut baik rencana Sekda mengusulkan anggaran tambahan pilkada senilai Rp7 miliar dengan catatan anggaran keamanan tidak masuk dalam usulan tersebut.
“Jadi, anggaran-anggaran keamanan, Satpol PP, dan desk pilkada lain di luar KPU tidak masuk dalam anggaran itu. Kami sudah mengirimkan rencana kerja anggaran (RKA) pilkada Rp13,6 miliar ke pimpinan DPRD Solo biar menjadi wacana,” tambah dia.
Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Solo, E.H. Henny Nogogini, saat ditemui wartawan di DPRD Solo, Kamis siang, menyatakan segera mengundang komisioner KPU ke DPRD untuk paparan tahapan pilkada dan kebijakan anggaran pilkada.
Henny belum menentukan waktu rapat kerja Komisi I dengan KPU karena akan dibahas terlebih dulu dengan pimpinan Komisi I lainnya. “Kami belum bisa komentar apa-apa soal itu. Kami menunggu pertemuan dulu dengan KPU,” tuturnya.