SOLOPOS.COM - Peringatan HUT ke-42 PDIP , Sabtu (10/1/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Muhammad Adimaja)
Jokowi-Mega terkesan pecah, usut punya usut memang ada jalur komunikasi yang bermasalah. Di manakah itu?
Solopos.com, JAKARTA — Pangkal masalah komunikasi di antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akhirnya terkuak. Diduga, kesan perpecahan Jokowi-Mega yang mengemuka selama ini dipicu pesan Jokowi ke partai politik pengusungnya yang tidak tersampaikan secara utuh.
Wasekjen Bidang Program dan Pemerintahan DPP PDIP Ahmad Basarah secara terang-terangan menyebut pembawa pesan yang tak amanah adalah pihak Istana. ”Kemarin dibicarakan dan diidentifikasi latar belakang yang timbulkan masalah komunikasi politik Jokowi dengan partai pengusung dan pendukung, terutama dengan PDIP. Salah satunya adalah tidak berfungsinya secara efektif pihak-pihak yang digunakan untuk menyampaikan pesan politik atau pesan pribadi Jokowi melalui orang yang ditugaskan,” kata Basarah, Rabu (15/4/2015).
Basarah menyebut ada barrier atau pembatas yang membuat komunikasi Jokowi dengan partai pengusung tidak efektif. Hal itu sudah disampaikan Jokowi secara langsung saat bertemu dengan elite PDIP. ”Jokowi merespons ternyata selama ini yang disampaikan pesan yang tidak jujur, tidak amanah, sering pesannya diedit, itu yang terjadi,” beber anggota Komisi III DPR itu.
PDIP dan partai pengusung lalu membuat formulasi untuk menyempurnakan komunikasi khusus Jokowi dengan partai pengusungnya agar lebih efektif. Meski demikian, Basarah belum memerinci formulasi dimaksud.
Pesan Bias
Sebelumnya, dalam jamuan makan siang dengan pengamat, Selasa (14/4/2015), Jokowi mengungkap adanya pengantar pesan yang tidak valid. Hal ini menyebabkan informasi dari Jokowi ke Megawati agak bias.
Sosiolog Universitas Indonesia (UI), Thamrin Amal Tomagola, yang ikut makan siang itu menuturkan Jokowi memastikan hubungannya dengan putri pertama Bung Karno ada sedikit masalah komunikasi tak langsung. ”Beliau merasa ada pihak tertentu menyampaikan informasi dari dirinya ke Bu Megawati yang diedit. Bahasanya Pak Jokowi informasi dari pihak saya ke Ibu Mega diedit sedikit, begitu bahasanya,” tutur Thamrin.
Presiden Jokowi tak mau mengungkap siapa ”pembawa pesan” yang mengedit pesannya. Namun gara-gara si pemalsu pesan itu, kadang terjadi kesalahpahaman. Jokowi pun kini kapok berkirim pesan dengan Megawati dengan menggunakan orang lain.
”Dia bilang akan mengusahakan untuk komunikasi langsung, jangan lewat orang lain. Dia enggak sebut siapa orangnya, karakter dia kan memang begitu. Tapi dia menekankan tidak perlu dikhawatirkan,” papar Thamrin.
Tokoh PDIP?
Selama ini, ada beberapa tokoh penting PDIP yang berkomunikasi langsung dengan Jokowi dan Megawati, seperti politikus senior Pramono Anung, politikus senior yang kini jadi Wantimpres Sidharto Danusubroto, anggota DPR dari PDIP Aria Bima. Putri Megawati, Puan Maharani, juga kerap dipanggil secara khusus oleh Presiden Jokowi.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto mengaku tidak pernah ditugasi Jokowi sebagai pembawa pesan? kepada parpol koalisi. Tugas utama Andi hanya urusan membantu Jokowi dalam mengelola kabinet. “Tidak ada satu pun tugas saya sebagai Seskab yang berkaitan dengan partai-partai politik mana pun,” kata Andi.
Beberapa kali ditanya, Andi menegaskan tugasnya yang hanya seputaran para menteri. Lagi pula, lanjut Andi, di kantornya tidak ada perangkat yang membuat dia bisa melakukan tugas itu. ?Andi menjelaskan di Istana ada dua orang yang memiliki tugas bidang komunikasi politik. Mereka adalah Mensesneg Pratikno dan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan.
Kepala Staf Membantah
Di Setneg, bidang yang bertugas sebagai komunikasi politik diemban oleh eselon I Bidang Hubungan Kelembagaan. Seda?ngkan di kantor Luhut, tugas itu dimiliki oleh Deputi Komunikasi Politik.
Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan membantah kerap memelintir informasi Presiden Jokowi ke partai pendukung. ”Saya enggak paham itu. saya pikir Presiden komunikasi baik lah,” kata Luhut di Istana Negara.
Luhut pun mengaku tak mengurusi komunikasi antara Presiden dengan partai pengusung. Sejauh ini dia melihat komunikasi yang terjalim tak ada masalah.
Terpisah Deputi Kantor Staf Kepresidenan Eko Sulistyo yang membidangi komunikasi pun senada dengan Luhut. Menurut dia permasalahan bukan pada adanya messenger yang membelokkan informasi.
”Kalau menurut saya ini kan tindak lanjut dalam penyampaian Kongres [PDIP]. Intinya adalah bagaimana komunikasi ini diperbaiki. Itu sesuai amanat di kongres untuk dievaluasi diperbaiki supaya tak terjadi disinformasi,” kata Eko.
Sekretaris Kabinet?
Politikus PDIP, Masinton Pasaribu, menyindir penyampai pesan yang mengganggu komunikasi Jokowi dengan PDIP adalah pihak di ring 1 Istana Negara. Salah satunya ia menyentil Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.
Ia yakin bukan kader PDIP yang dimaksud sebagai penyampai pesan ini. ”Ya itu brutus-brutus yang buat itu bias kan kami sudah sampaikan. Salah satunya Seskab. Kan yang selama ini menyampaikan pernyataan Pak Presiden ke publik itu Seskab,” sebutnya.
Lantas, apakah sudah seharusnya Jokowi punya juru bicara kepresidenan? Ia mengatakan urusan ini merupakan wewenang Presiden Jokowi. Namun, jika terkait urusan pemerintah maka diperlukan juru bicara.
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Johnny G. Plate, saat ini, Jokowi belum membutuhkan seorang juru bicara. Dia menyarankan agar Jokowi aktif berkomunikasi secara langsung dengan partai pengusung tanpa seorang perantara. Cara ini dianggap lebih efisien sehingga komunikasi antara Presiden dengan partai pendukung berjalan mulus.
Komunikasi Langsung
Diakuinya, selama ini komunikasi politik Presiden Jokowi ke koalisi parpol KIH masih terhambat. Kadang menurutnya penyampaian pesan yang diinginkan Jokowi tidak sampai dengan benar. Melalui komunikasi langsung Johnny yakin komunikasi politik Jokowi disampaikan secara langsung maka hubungan dua arah bisa terjalin.
Di sisi lain, kinerja menteri Kabinet Kerja dalam sorotan sejak mereka dilantik pada Oktober 2014 silam.? Rupanya, dari beberapa evaluasi, ada yang kinerjanya tidak memuaskan. Salah satu sorotan tajam itu datang dari partai utama pengusung Jokowi-JK, PDIP.
Ahmad Basarah mengatakan evaluasi menteri yang diwacanakan dalam reshuffle itu sudah dibahas dalam Kongres PDIP di Bali beberapa hari lalu. ”?Salah satu materi yang dibahas dalam Kongres IV adalah banyak menteri yang tidak maksimal melaksanakan tugas sebagai pembantu Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam menjalankan pemerintahan,” kata dia.
Reshuffle?
Basarah menuturkan beberapa nama menteri diidentifikasi kinerjanya oleh PDIP. Beberapa nama menteri itu sudah dikantongi PDIP dan masih dalam kajian. Pada saatnya, kata Basarah, PDIP sebagai partai pengusung akan memberi masukan kepada Jokowi soal menteri yang bisa di-reshuffle. PDIP menyadari reshuffle hak prerogatif Presiden.
Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mempresentasikan hasil survei terkininya soal kinerja menteri yang memang dinilai belum maksimal. Qodari melihat reshuffle kabinet mungkin solusinya. “Evaluasi kabinet sangat perlu, perlu reposisi dan pergantian pemain,” kata Qodari.
Nasdem yakin kadernya yang diamanahkan bertugas sebagai menteri akan aman dan tidak terkena reshuffle. Ketua DPP Nasdem Johnny G Plate menegaskan persoalan reshuflle adalah urusan presiden. Ia mengatakan hal tersebut merupakan hak prerogatif Jokowi demi kebaikan program pemerintahannya. (JIBI/Solopos/Detik)