SOLOPOS.COM - Ilustrasi menghitung uang. (JIBI/Solopos/Dok.)
yang tersisa lebih dari Rp246,3 miliar dikritik oleh fraksi-fraksi di DPRD.
Solopos.com, SRAGEN — Fraksi-fraksi di DPRD Sragen mengkritik kinerja Pemkab Sragen terkait sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) 2014 yang mencapai Rp246,3 miliar dari nilai APBD Rp1,7 triliun. Fraksi di DPRD mempertanyakan penyebab tingginya nilai silpa itu. Menurut mereka, anggaran sebesar itu seharusnya bisa diserap saat pelaksanaan anggaran.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PDIP, Sugiyamto, saat dihubungi Solopos.com melalui ponsel, Rabu (15/4/2015). Sugiyamto mengatakan Pemkab seharusnya lebih akurat dalam merencanakan anggaran sehingga nilai silpa bisa ditekan.
“Silpa senilai itu besar sekali. Kalau digunakan untuk program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat sudah menjangkau sangat luas,” tutur dia.
Sugiyamto meminta Pemkab menjelaskan sektor apa saja yang menyebabkan silpa 2014 sangat besar. Dia meminta masalah yang sama tidak terjadi pada 2015.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Sragen, Untung Sugihartono, mengatakan tingginya nilai silpa itu tidak sepenuhnya karena Pemkab tidak mampu menyerap anggaran. Sebagian silpa itu berasal dari program nasional.
Untung memerinci sebagian silpa berasal dari dana tunjangan sertifikasi guru, dana alokasi khusus (DAK), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Anggaran-anggaran tersebut tidak bisa diutak-atik.
Silpa 2014 dari dana sertifikasi tercatat Rp56 miliar, DAK Rp10 miliar, dan JKN sekitar Rp7 miliar. Sedangkan silpa murni daerah hanya Rp150 miliar. Dari silpa 2014 senilai Rp246,3 miliar itu, sekitar Rp71 miliar sudah masuk APBD Sragen 2015.
“Silpa 2014 ini memang sempat jadi sorotan DPRD. Kami sudah berikan penjelasan,” tutur dia.
Untung menerangkan besarnya silpa 2014 juga disebabkan capaian pendapatan di atas target. Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) 2014 jauh di atas target, yaitu mencapai 137 persen. “Target PAD tahun lalu sekitar Rp185 miliar. Tapi realisasinya mencapai 137 persen,” kata dia.
Nilai silpa juga dipengaruhi efisiensi belanja yang dilakukan satuan-satuan kerja (satker) Pemkab Sragen. Sementara itu, Sekretaris Forum Sragen Rembug (FSR), Suti Hantoro, menilai besarnya silpa 2014 dipengaruhi kurang cermatnya perencanaan anggaran. Dia meminta kelemahan tersebut dibenahi oleh Pemkab.
“Masih banyak yang perlu dilakukan Pemkab untuk Sragen. Masak silpa sampai Rp246 miliar?” sindir dia.