SOLOPOS.COM - Sejumlah perwakilan puskesmas memenuhi panggilan Inspektorat Daerah, Selasa (14/4/2015). Selain masalah administrasi keuangan, pemanggilan juga terkait masalah tunggakan dana Jamkesda dari Agustus 2013 hingga Desember 2014. (Hijriyah Al Wakhidah/JIBI/Solopos)
Dana Jamkesda Boyolali mengalami penunggakan. Seluruh kepala Puskesmas Boyolali pun dipanggil Inspektorat Daerah untuk dimintai klarifikasi.
Solopos.com, BOYOLALI — Seluruh kepala Puskesmas se-Boyolali dipanggil Inspektorat Daerah terkait tunggakan dana Jamkesda 2013-2014, Selasa (14/4/2015).
Dari pantauan Solopos.com, sejumlah perwakilan puskesmas satu per satu mendatangi Kantor Inspektorat sekitar pukul 09.00 WIB. Yang hadir memenuhi panggilan Inspektorat bukan kepala puskesmas melainkan pegawai atau bendahara yang selama ini mengurusi masalah dana Jamkesda. Satu per satu mereka dimintai klarifikasi oleh Inspektorat.
Dari informasi yang dihimpun Solopos.com, pemanggilan terhadap pihak puskesmas juga berkaitan dengan agenda pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dari informasi yang dihimpun Solopos.com, pemanggilan terhadap pihak puskesmas juga berkaitan dengan agenda pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ketua Forum Kepala Puskesmas se- Boyolali, dr. Agung Budi Prasetyo, membenarkan seluruh puskesmas di Boyolali pada Selasa pagi kemarin diundang oleh Inspektorat Daerah terkait permasalahan tunggakan dana Jamkesda yang terhitung sejak Agustus 2013 hingga Desember 2014.
“Ya, memang semua puskesmas hari ini [kemarin] dipanggil Inspektorat masalah klaim kapitasi. Semua dikumpulkan di Inspektorat,” kata dr. Agung, kepada Solopos.com, Selasa (14/4/2015).
Sementara itu, informasi dari sejumlah petugas puskesmas yang datang ke Inspektorat, ada beberapa data yang dibawa dalam pemeriksaan kemarin, di antaranya terkait jumlah dana jamkesda sejak Agustus 2013 hingga Desember 2014 yang belum dibayar oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) kepada pihak puskesmas.
Puskesmas juga membawa data jumlah peserta Jamkesda, jumlah kapitasi terutang, dan klaim piutang jamkesda.
“Ini diminta menyerahkan data jamkesda yang belum dibayar,” kata salah seorang bendahara puskesmas, yang enggan disebutkan namanya.
Selain menyerahkan nominal tunggakan jamkesda yang belum dibayar, puskesmas juga menyampaikan jumlah peserta Jamkesda yang terdaftar di puskesmas tersebut. “Datanya ya data dari Dinkes dulu, belum ada data terbaru,” imbuh dia.
Seperti disampaikan sebelumnya, Dinkes pernah menginstruksikan kepada puskesmas untuk memverifikasi data penerima jamkesda dan jamkesmas agar tidak ada data dobel.
“Verifikasi? Ndak ada itu. Datanya tetap sama yang dulu, data dari Dinkes,” jelas dia.
Kepala Inspektorat Daerah Boyolali, Widodo Munir, menyebutkan pemeriksaan terkait dana jamkesda itu sifatnya pembinaan. “Tidak hanya masalah tunggakan yang 16 bulan, melainkan keseluruhan. Tekanan utamanya ada pada masalah administrasi keuangan,” kata Munir.
Dia menjelaskan puskesmas datang ke Inspektorat tidak hanya menyerahkan data, melainkan ada konfirmasi atau klarifikasi dari petugas Inspektorat. “Yang namanya pemeriksaan tentu ada klarifikasi tidak asal memberikan data. Hasilnya seperti apa nanti akan kami koordinasikan dengan Dinkes,” papar dia.
Munir juga tidak menampik agenda pemanggilan seluruh puskesmas kemarin terkait dengan pemeriksaan BPK.