SOLOPOS.COM - Warga Desa Pondok, Kecamatan Grogol, mengantre untuk mendapatkan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di balai desa setempat, Senin (13/4/2015). (Moh. Khodiq Duhri/JIBI/Solopos)
Dana PSKS Sukoharjo dipotong Rp50.ooo-Rp100.ooo untuk mengantisipasi kecemburuan sosial. hasil potongan dana itu akan diberikan kepada warga miskin yang tidak mendapakan dana bantuan itu.
Solopos.com, SUKOHARJO — Penyaluran dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di RT 004/RW 005, Dusun Margorejo, Desa Jatingarang, Kecamatan Weru, Sukoharjo, bakal dipotong Rp50.000 hingga Rp100.000. Hasil potongan dana itu akan dibagikan kepada warga miskin yang tidak mendapat bantuan kompensasi kenaikan harga BBM tersebut.
“Di RT kami ada 10 KK [rumah tangga sasaran] yang menerima bantuan PSKS. Tapi, masih ada delapan keluarga miskin yang tidak dapat bantuan PSKS. Padahal, delapan keluarga itu rata-rata tidak memiliki penghasilan tetap karena pengangguran atau janda,” jelas Agus Dwi Hariyono, warga yang diberi tugas memotong bantuan PSKS tersebut kepada Solopos.com, Senin (13/4/2015).
Pemotongan bantuan PSKS itu, kata Agus, sudah sesuai dengan kesepakatan warga dalam rapat RT yang digelar belum lama ini. Sejauh ini, bantuan PSKS belum dibagikan kepada warga Desa Jatingarang. Kendati begitu, warga sudah bersepakat untuk menyisihkan sebagaian dari bantuan PSKS itu kepada keluarga miskin yang tidak mendapatkannya.
“Teknisnya, setelah PSKS itu dibagikan kepada warga, saya akan mendatangi satu per satu rumah warga yang menerimanya. Akan saya sampaikan apa yang sudah menjadi kesepakatan warga. Potongan seikhlasnya, tapi minimal Rp50.000. Jika ada yang memberi Rp100.000 juga akan kami terima,” ucapnya.
Seperti diketahui, penyaluran PSKS menggunakan data Program Perlindungan Sosial (PPlS) Badan Pusat Statistik (BPS) 2011 yang dianggap tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang. Dampaknya, penyaluran dana PSKS jatah Januari-Maret senilai Rp600.000/ RTS berpotensi menimbulkan gejolak sosial.
Kepala Desa Pondok, Kecamatan Grogol, Wagiyono, mengakui potensi gejolak di masyarakat itu muncul lantaran data penerima PSKS sudah tidak relevan. Sebetulnya, data penerima PSKS itu sudah divalidasi oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Pondok. Kendati begitu, dia tidak tahu mengapa pemerintah masih menggunakan data lama yang sudah tidak relevan.
“[Mau dipotong atau tidak] itu terserah warga. Yang penting, kami menyalurkan PSKS sesuai data yang kami terima. Penyalurannya juga dilakukan petugas dari Kantor Pos langsung. Jadi bukan kami [Pemdes Pondok] yang mengurusi. Yang terpenting, pembagian PSKS kali ini berjalan lancar,” ujar Wagiyono saat ditemui Solopos.com di sela-sela pembagian PSKS di balai desa setempat, Senin (13/4/2015).
Hal senada dikemukakan Sekretaris Desa Ngrombo, Kecamatan Baki, Mulyana. Dia mengakui data penerima PSKS di wilayah kerjanya sudah tidak relevan. Kendati begitu, dana PSKS akan diberikan kepada RTS yang terdata sebagai penerima bantuan pada Rabu (15/4/2015) besok.
“Mau bagaimana lagi, dana PSKS akan dibagikan petugas dari Kantor Pos sesuai data penerimanya,” tandasnya.