SOLOPOS.COM - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kiri) dan putrinya, Puan Maharani, menghadiri acara ramah tamah sebelum Kongres IV PDIP di Hotel Inna Grand Bali Beach, Rabu (8/4/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Andika Wahyu)
Kongres PDIP 2015 di Bali terus disorot, khususnya soal hubungan Jokowi dengan Megawati dan PDIP.
Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai dapat memperbaiki komunikasinya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Caranya adalah memberikan jatah yang pas untuk PDIP di kabinet .
Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Phillips J. Vermonte, mengatakan susunan kabinet pemerintahan saat ini tidak terlalu menguntungkan untuk PDIP karena minimnya posisi menteri yang didapat.
“Karena presiden mempunyai hak perogratif. Sebenarnya itu hal yang mudah untuk diselesaikan,” kata Phillips J. Vermonte, saat berdiskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2015).
Adapun soal bagi-bagi kursi, Phillips J. Vermonte mengatakan hal itu merupakan hal wajar dalam dunia politik terutama kepada partai pengusung. Menjadi tidak wajar ketika jatah tersebut diberikan kepada semua kelompok. “Bahkan yang membenci. Mau dukung atau tidak tetap dikasih kursi akibatnya seperti kartel,” katanya.
Dia mengatakan yang terpenting saat ini, Presiden Jokowi harus memperbaiki hubungan dengan Megawati. Saat menyampaikan pidato politik di Kongres IV PDIP, Bali, Megawati Soekarnoputri disebut secara tidak langsung memberikan sindirian kepada petugas partai yaitu Presiden Jokowi.
Isi pidatonya, Megawati Soekarnoputri meminta pemimpin negara alias presiden mengerjakan kewajibannya dan tidak menghitung akibat dari kebijakannya. “Kerjakanlah kewajibanmu dan tidak hitung akibatnya, kepemimpinan ini hanya akan muncul kalau pahami bangsa dan rakyat serta asal usulnya,” katanya Kamis (9/4/2015) lalu.