SOLOPOS.COM - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan sambutan pada acara ramah tamah Kongres IV PDIP di Hotel Inna Grand Bali Beach, Rabu (8/4/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Andika Wahyu)
Kongres PDIP 2015 dibuka dengan pidato politik Megawati Soekarnoputri. Dia menegaskan agar Presiden menjalankan kebijakan partai.
Solopos.com, DENPASAR — PDIP menegaskan sudah wajar dan sangat wajar presiden dan wapres menjalankan kebijakan garis kebijakan partai. Pasalnya, mekanisme kerja antara parpol pengusung dan pemerintah diatur dalam UU No.68/1998 Tentang Pilpres dan Wapres.
?”Landasan konstitusionalnya jelas. Keduanya dicalonkan parpol dan gabungan parpol jadi bukan idenpenden dan ada mekanismenya,” jelas Megawati Soekarno Putri Ketum PDIP, Kamis (9/4/2015).
Menurutnya, hal tersebut sangat penting? karena hubungan parpol dan pemerintahan merupakan prinsip demokrasi. Untuk itulah kenapa kebijakan partai, lanjutnya, menyatu dengan rakyat dan mengapa partai harus organisir akyat sekalipun suara tersembunyi di rakyat.
Penjelasan ini, kata Megawati, sangat relevan karena ada pihak mengatakan bahwa partai hanyalah ?pelengkap demokrasi. Menurutnya, ada gerakan deparpolisasi dan sentimen antipartai yang disebutnya sebagai liberalisasi politik.
“Saya yakin bahwa proses deparpolisasi ini tidak berdiri sendiri. Di sana, ada simbiosis kekuatan anti Partai dan kekuatan modal, yang berhadapan dengan gerakan berdikari,” katanya.