SOLOPOS.COM - Ilustrasi pengangguran (JIBI/Harian Jogja/Dok.)
Pengangguran Solo mencapai 17.496 orang.
Solopos.com, SOLO – Angka pengangguran terbuka di Kota Bengawan selama 2014 mencapai 17.496 orang atau 6,08% dari jumlah angkatan kerja. Jumlah pengangguran tersebut turun bila dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 20.100 orang (7,18%).
Data tersebut mencuat dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Wali Kota Solo 2010-2015. Padahal Solo Technopark memiliki berbagai program pelayanan diklat keterampilan, pelatihan, hingga penempatan tenaga kerja.
Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, dalam rapat paripurna DPRD Solo, Senin (6/4/2015), menyebut sebanyak 11.300 orang yang mengikuti praktik kerja industri SMK selama 2010-2013.
Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, dalam rapat paripurna DPRD Solo, Senin (6/4/2015), menyebut sebanyak 11.300 orang yang mengikuti praktik kerja industri SMK selama 2010-2013.
Rudy, sapaan akrabnya, mengatakan pelayanan pendidikan dan pelatihan Basic Aircraft Structure kerja sama dengan PT Garuda sampai 2013 sebanyak 67 orang. Rudy juga menyebut pelayanan inkubator bisnis dan teknologi berhasil mendidik 108 orang dan sebagian besar sudah mandiri.
“Pada 2014, jumlah peserta diklat sebanyak 115 orang. Solo Technopark juga bermitra dengan industri lokal di Soloraya dan sejumlah industri di Tangerang, Cikarang, Bekasi, dan Jawa Timur. Para peserta diklat didominasi dari keluarga tidak mampu,” kata Wali Kota.
Dia menyatakan peserta diklat di Solo Technopark yang disebutkan Wali Kota didominasi angkatan kerja di luar Solo, yakni mencapai 80%. Dia menyayangkan angkatan kerja di Solo sendiri justru tidak berminat karena hanya 20%.
“Anggaran untuk pelatihan tenaga kerja di Solo itu sangat besar. Di Solo Technopark banyak mencetak tenaga kerja banyak tapi sebagian besar dari luar Solo. Padahal sosialisasi tidak kurang-kurang sampai ke tingkat kelurahan. Saya bertanya-tanya kenapa minat warga Solo untuk mengikuti pendaftaran pelatihan keterampilan di Solo sangat rendah,” kata Honda.
Honda mengatakan fenomena rendahnya antusias masyarakat untuk mendapatkan bekal keterampilan harus diteliti dan menjadi pekerjaan rumah satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Dia berpendapat jangankan peserta pelatihan keterampilan, pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) saja didominasi orang-orang di luar Solo. “Apa yang menyebabkan rendahnya minat warga Solo? Padahal setiap pelatihan langsung ditempatkan di dunia kerja,” imbuhnya.
Terpisah, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Solo, Umar Hasyim, menilai angka pengangguran tersebut cukup tinggi karena 17.496 orang akan menjadi beban keluarga terkait dan beban Pemkot. Umar meminta Pemkot membuat kebijakan terobosan untuk menuntaskan pengangguran itu.
“Intervensinya bisa dengan berbagai cara, seperti kerja sama dengan perusahaan-perusahaan kemudian penyaluran tenaga kerja ke perusahaan itu. Pelatihan keterampilan dan seterusnya. Kalau di Solo Technopark itu hanya terbatas pada penduduk tertentu. Nah, angka pengangguran itu harus dilihat latar belakang pendidikan mereka. Dasar itu akan memudahkan Pemkot mencari solusi terbaik,” tutur dia.