Jogja
Rabu, 8 April 2015 - 17:20 WIB

KEMISKINAN DIY : Bantuan Dana Tak Atasi Masalah, Lalu?

Redaksi Solopos.com  /  Mediani Dyah Natalia  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

Kemiskinan DIY dinilai tak dapat diatasi dengan sekadar memberikan bantuan uang senilai Rp1 juta per kepala keluarga.

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Progam Pemerintah Daerah DIY lewat Bantuan Keuangan Khusus senilai Rp1 juta per kepala keluarga tak bakal mengatasi masalah kemiskinan di Gunungkidul.

Advertisement

Target pengentasan kemiskinan setiap tahun sebesar 2% juga sulit tercapai karena intensif Rp1 juta untuk usaha tergolong kecil. Apalagi, setiap tahunnya besaran BKK selalu berkurang. Paling banter, BKK bisa membantu pengentasan kemiskinan 1%.

Kepala Bindang Pemerintahan Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Gunungkidul Priyanta Madya Satmaka mengatakan untuk tahun ini Pemkab mendapatkan gelontoran program BKK dari Pemda DIY sebesar Rp6,922 miliar. Rencananya bantuan tersebut akan diberikan kepada 6.922 kepala keluarga.

“Bantuan ini telah memasuki tahun ketiga. Uang Rp1 juta kalau digunakan untuk usaha jelas tidak cukup dan kurang. Kalau untuk konsumsi itu jelas menyalahi aturan,” tuturnya kepada wartawan, Selasa (7/4/2015).

Advertisement

Menurut Priyanta, masalah target penurunan tidak hanya dialami di Gunungkidul saja sebab di wilayah lain juga sama. Target penurunan 2% tidak bisa dipenuhi karena maksimal penurunan hanya 1%.

“Contohnya tahun lalu, secara akumulatif penurunan kemiskinan di DIY 0,8%. Untuk Gunungkidul angka penurunan mencapai 1%,” paparnya.

Selama ini mayoritas bantuan digunakan untuk pengembangan ternak kambing. Untuk tahun ini, pelaksanaan program tidak jauh beda. Namun, dari sisi persyaratan akan lebih dipermudah untuk menghindari kelompok yang terdiri dari beberapa desa.

Advertisement

Ketua Tim Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Gunungkidul Immawan Wahyudi tidak merisaukan posisi kemiskinan di Gunungkidul paling tinggi dibanding daerah lain di DIY.

Menurut dia, perubahan posisi tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, penilaian yang dilakukan sangat bergantung pada tingkat daya beli masyarakat.

“Umumnya warga lebih mementingkan ketahan pangan ketimbang memikirkan untuk membeli suatu barang. Ini berpengaruh terhadap masih tingginya kemiskinan,” kata Immawan.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif