SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo atau Jokowi (Dedi Gunawan/JIBI/Bisnis)
Agenda Presiden Jokowi bertemu dengan DPR untuk membahas pencalonan kapolri dan implementasi APBNP 2015.
Solopos.com, JAKARTA – Pertemuan konsultasi Presiden Joko Widodo dengan pimpinan DPR berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Jokowi mengapresiasi pertemuan tersebut karena merupakan konvensi ketatanegaraan yang baik dalam rangka membicarakan masalah kebangsaan dari hati ke hati.
“Kita bisa membicarakan masalah kebangsaan dari hati ke hati dalam suasana kekeluargaan, jangan ada pikiran di dalam kami tadi ribut atau ramai, tidak, suasananya sangat kekeluargaan,” kata Jokowi saat memberikan keterangan pers bersama dengan Ketua DPR Setya Novanto, Senin (6/4/2015).
Presiden berharap pertemuan konsultasi yang dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Kerja dan Ketua DPR, alat kelengkapan dan pimpinan fraksi akan memperkuat sinergi antarlembaga negara dalam upaya mempercepat pembangunan dan kesejahteraan.
Dalam kesempatan itu, DPR mengajukan dua pertanyaan mengenai pembatalan pelantikan calon Kapolri Komjen Pol. Budi Gunawan dan implementasi APBNP 2015. Sehubungan dengan Kapolri disampaikan Presiden sudah menyurati DPR perihal pengangkatan Kapolri.
“Dan saya jelaskan tadi mengenai alasan tidak dilantiknya Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri yaitu mengingat bahwa pencalonan komjen Drs Budi Gunawan SH Msi jadi kapolri menimbulkan perdebatan di masyarakat. Dan dalam rangka menciptakan ketenangan di masyarakat serta kebutuhan kepolisian RI kami mengajukan Kapolri yang baru,” kata Jokowi.
Jokowi beralasan pengajuan Komjen Pol Badrodin Haiti menggantikan Budi Gunawan karena alasan sosiologis dan yuridis.
“Terkait dengan alasan tersebut di atas kami menerangkan memang alasan sosiologis dan alasan yuridis,” jelas dia.
Kemudian yang kedua DPR minta penjelasan tentang pelaksaanan APBNP. Menurut Jokowi penyerapan anggaran tiga bulan pertama tahun ini 18,5% lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun lalu 15,6%.
“Karena kalau kita lihat dari data dibandingkan tahun yang lalu dari 1 Januari sampai 31 Maret tahun yang lalu 15,6 [%] tahun ini 18,5 [%] artinya pelaksanaannya sudah berjalan dan kami ingin agar pelaksanaan itu lebih cepat lagi,” papar Jokowi.