SOLOPOS.COM - Ilustrasi pertanian. (JIBI/Solopos/Dok)
Upah tenaga kerja masih jadi masalah di Jateng.
Solopos.com, SEMARANG-Sebanyak 2.584 tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian (THL-TBPP) di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah mengeluh hanya mendapatkan honor 10 bulan.
Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah (Jateng), Achsin Ma’ruf, menyatakan THL-TBPP tersebut praktiknya bekerja salama satu tahun atau 12 bulan.
“Perwakilan THP-TBPP, Selasa kemarin [31/3] mengadu ke Komisi B, mengeluh hanya mendapatkan honor 10 bulan, padahal mereka sudah bekerja selama 12 bulan [satu tahun],” katanya kepada Espos di Gedung Berlian, Jl. Pahlawan, Kota Semarang, Selasa (1/4/2015).
THL-TBPP yang rata-rata sudah bekerja selama sembilan tahun menuntut kepada anggota Komisi B supaya dapat memperjuangkan pembayaran gaji selama dua bulan yakni November-Desember 2014 dan diangkat sebagai pegawai tetap sesuai UU Aparat Sipil Negara (ASN).
THL-TBPP yang rata-rata sudah bekerja selama sembilan tahun menuntut kepada anggota Komisi B supaya dapat memperjuangkan pembayaran gaji selama dua bulan yakni November-Desember 2014 dan diangkat sebagai pegawai tetap sesuai UU Aparat Sipil Negara (ASN).
Komisi B DPRD Jateng, lanjut Achsin, mendukung tuntutan THL-TBPP serta meminta supaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng membantu pembayaran honor dua bulan tersebut.
“Total untuk membayar honor 2.584 orang THP-TBPP tersebut senilai Rp10,1 miliar. Untuk ukuran Pemprov Jateng tidak begitu besar,” ungkap politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Lulusan D3 sebanyak 346 orang dengan honor Rp2 juta per orang per bulan, dan lulusan SLTA sebanyak 1.241 orang dengan honor Rp1,7 juta per orang per bulan.
Selama ini honor THP-TBPP dibayar pemerintah pusat melalui dana APBN. Achsin lebih lanjut menyatakan, keberadaan THL-TBPP sangat dibutuhkan dalam upaya mencapai target daulat pangan di Jateng.
Sebab kalau hanga mengandalkan tenaga penyuluh pertanian yang ada sebanyak 4.700 orang tidak memadai dengan wilayah yang luas. “Gubernur Jateng supaya memperhatikan nasib THL-TBPP,” harap dia.
Terkait tuntutan diangkat menjadi pegawai tetap, Achsin menyatakan bila memang Pemprov Jateng ada formasi lowongan tenaga penyuluh pertanian supaya bisa diangkat.
”Kasihan mereka sudah bekerja rata-rata sembilan tahun lebih, sehingga bila memang ada formasi lowongan tenaga penyuluh pertanian supaya diprioritaskan,” ucap Ahcsin.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng, Yudi Sancoyo meminta Pemprov Jateng dan pemerintah kabupaten/kota supaya ikut membantu permasalahan THL-TBPP
“Gubernur Ganjar Pranowo supaya mengalokasikan anggaran untuk membantu honor THL-TBPP pada APBD Perubahan Jateng 2015,” tukas politisi Partai Golkar ini.