SOLOPOS.COM - Ilustrasi PNS Pemprov Jateng (jatengnews.com)
Lelang jabatan pegawai Pemprov Jateng segera digelar.
Solopos.com, SEMARANG–Anggota DPRD Jawa Tengah (Jateng) menilai anggaran lelang jabatan Kepala Biro Umum Pemerintah Provinsi Jateng senilai Rp200 juta sangat besar.
Anggota Komisi A DPRD Jateng, Sriyanto Saputro, mengatakan ke depan pelaksanaan lelang jabatan di Pemprov Jateng hendaknya jangan satu persatu jabatan.
”Kalau lelang jabatan ting slentir [satu persatu] biayanya besar,” katanya kepada Solopos.com di Semarang, Rabu (1/4/2015).
”Kalau lelang jabatan ting slentir [satu persatu] biayanya besar,” katanya kepada Solopos.com di Semarang, Rabu (1/4/2015).
Pernyataan Sriyanto ini menanggapi besarnya biaya pelaksanaan lelang jabatan Kepala Biro (Kabiro) Umum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng senilai Rp200 juta.
Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jateng, M. Arief Irwanto dana Rp200 juta ini antara lain, digunakan untuk sosialisasi pengumuman lelang jabatan di media massa, serta tahapan-tahapan seleksi lainnya.
”Ini menjadi catatan dewan dalam pelaksanaan lelang jabatan ke depan supaya sudah ada perencanaan,” tandas politisi dari Partai Gerindra ini.
Dia mengingatkan dengan anggaran cukup besar Rp200 juta, hendaknya mengasilkan pejabat Kabiro Umum nantinya bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Pasalnya, menurut Sriyanto ada kabar pejabat Pemprov Jateng didominasi dari geng alumni Universitas Gajah Mada (UGM) Jogja.
Hal ini karena Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo adalah alumni UGM dan Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada (Kagama)
”Kesampingkan kepentingan geng UGM. Pejabat Kabiro Umum terpilih benar-benar hasil seleksi yang bersih dari KKN,” harap Sriyanto.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jateng, Ahmadi menyatakan pelaksanaan lelang jabatan eselon di Pemprov Jateng jangan secara persial, satu persatu tetapi menyeleruh.
Dari hasil lelang jabatan secara menyeluruh itu, nantinya sumber daya manusia (SDM) pejabat yang lolos seleksi tinggal disalurkan sesuai kebutuhan jabatan di setiap eselon.
”Kalau secara persial, satu persatu, tidak efektif dan pemborosan biaya,” ucap dia.
Untuk itu politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyarankan supaya Gubernur Jateng melakukan pemetaan atau mapping kebutuhan jabatan eselon yang ada.
”Dari hasil mapping ini baru dilakukan lelang terbuka untuk memenuhi kebutuhan jabatan. Jangan secara persial, satu persatu,” kata dia menyarankan.