SOLOPOS.COM - Pedagang Pasar Klewer di Alun-alun Solo, Senin (30/3/2015). (Ivanovich Aldino/JIBI/Solopos)
Pasar darurat Klewer tetap beroperasi 6 April 2015, meskipun uang sewa lahan belum diputuskan akan dibayarkan kepada siapa.
Solopos.com, SOLO — Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo berencana menghadap pemerintah pusat untuk meminta pendapat mengenai polemik pembangunan pasar darurat Klewer. Langkah itu dipilih Rudy—sapaan akrab Hadi Rudyatmo—setelah Lembaga Hukum Keraton Solo mempersoalkan dasar Pemkot dalam menjalin komitmen sewa lahan Alun-alun Utara (Alut) dengan Raja Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Paku Buwono (PB XIII).
“Besok saya akan ke Kementerian yang mengurusi cagar budaya [Kementerian Pendidikan Dasar, Menengah dan Kebudayaan] untuk meminta pertimbangan [terkait sewa lahan],” ujar Wali Kota Rudy saat ditemui wartawan seusai pertemuan dengan pedagang Pasar Klewer di Pendapi Gede Balai Kota, Solo, Jawa Tengah, Selasa (31/3/2015) sore.
Rudy menegaskan langkahnya menghadap pemerintah pusat ia pilih agar tidak ada kerancuan regulasi yang mengiringi pembangunan pasar darurat Klewer. Diketahui, aliran dana sewa lahan Alut Kota Solo yang akan masuk ke rekening PB XIII dipersoalkan karena dinilai bertentangan dengan Keputusan Presiden (Keppres) No.23/1988. Keppres tersebut hanya mengatur kewenangan Raja dalam menggunakan Keraton untuk keperluan upacara, peringatan dan perayaan adat. “Itu nanti kami konsultasikan. Jangan sampai kami ‘kecocok paku’ karena regulasi,” kata dia.
Disinggung adakah peluang pembatalan rencana perjanjian sewa dengan PB XIII, Rudy enggan berkomentar. Wali Kota memilih menunggu fatwa pemerintah pusat. Dia pun mengaku tak masalah jika dana sewa lahan sebesar Rp5 miliar justru masuk ke pihak keraton di luar PB XIII. Sebelumnya, Lembaga Hukum Keraton mengklaim hanya Yayasan Keraton Surakarta Hadiningrat yang berhak diajak bicara dalam penandatanganan kesepakatan pasar darurat. “Mau uangnya masuk ke Paijo, Paimin, yayasan, organisasi terserah. Yang penting ada dasar dan arahan [dari pemerintah pusat],” kata Rudy.
Pasti 6 April
Wali Kota Rudy memastikan polemik tersebut tak akan menghalangi rencana pembangunan pasar darurat Klewer yang rencananya dibuka 6 April 2015 mendatang. Di hadapan 1.100 pedagang Pasar Klewer yang berkumpul di Balai Kota, Rudy mendorong pedagang kompak untuk menyokong kelancaran operasional pasar darurat Klewer itu. “Tetap tanggal 6. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Tan kena ora harus dibangun,” tegasnya.
Dalam pertemuan Rudy juga menyinggung pihak-pihak yang kerap mengganggu pembangunan pasar darurat. “Kalau ada yang enggak boleh (bangun pasar darurat di Alut) pripun? Kalau ada yang intimidasi pripun? Ya kita kompak.”
Koordinator blok pedagang Pasar Klewer, Muflichatin, mengaku cukup puas dengan hasil pertemuan. Dia lega Wali Kota dapat memastikan pembangunan pasar darurat tetap sesuai jadwal, 6 April 2015.
“Kami senang. Yang terpenting bagi pedagang sekarang ya pembangunan pasar sementara, itu yang harus didahulukan,” ujarnya saat ditemui Solopos.com.
Muflichatin menambahkan pedagang siap membantu Pemkot untuk mengamankan pembangunan pasar darurat. “Kami siap, siap,” tandasnya.