SOLOPOS.COM - Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo (JIBI/Solopos/Dok)
Kinerja Pemkot Solo disorot setelah penyerapan APBD 2014 yang dinilai rendah.
Solopos.com, SOLO — Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, dinilai pantas menerima rapor merah dalam kinerjanya selama 2014 karena perencanaan kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) kurang baik. Indikasi itu terlihat dari sisa lebih pelaksanaan anggaran (silpa) 2014 yang fantastis, yakni Rp187,5 miliar, dan serapan belanja langsung di bawah 95%.
Penilaian rapor merah itu disampaikan Ketua Fraksi Demokrat Nurani Rakyat (FDNR) DPRD Solo, Supriyanto, setelah mencermati Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Solo 2014. Sebelumnya Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, dalam rapat paripurna DPRD, Senin (30/3/2015), menyampaikan realisasi belanja daerah 2014 hanya Rp1,48 triliun atau 88,48% dari alokasi Rp1,67 triliun.
Rudy juga menyebut serapan belanja langsung hanya Rp629,3 miliar atau 86,93% dari alokasi Rp720,4 miliar. Sementara realisasi pendapatan daerah hampir tembus 100%, yakni 1,5 triliun.
Supriyanto yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) itu mengatakan persoalan detail nominal silpa akan dibahas dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2 APBD) 2014. Supriyanto lebih melihat dari aspek kinerja Wali Kota Solo dalam LKPj 2014. Munculnya silpa Rp187,5 miliar itu, kata dia, merupakan angka yang fantastis dan paling besar kenaikannya sepanjang periode 2010-2015 karena target silpa sebelumnya hanya Rp57 miliar sekian.
“Munculnya silpa yang tiba-tiba dari Wali Kota itu menunjukkan perencanaan yang sangat buruk. Berbeda kasusnya dengan munculnya silpa 2012 senilai Rp202 miliar. Kalau 2012 kenaikannya hanya Rp100 miliaran, tetapi naiknya silpa 2014 bisa sampai 300%. Kinerja itu bukan prestasi tetapi pantas mendapat rapor merah,” kata Supri, sapaan akrabnya, saat dihubungi Solopos.com, Selasa (31/3/2015).
Persoalan silpa menjadi catatan tersendiri bagi Supri dalam pembahasan LKPj 2014 dan LKPj Akhir Masa Jabatan (AMJ) Wali Kota 2010-2015. Selain itu, Supri juga mengkritisi serapan anggaran pada belanja langsung dan belanja tidak langsung serta realisasi pendapatan asli daerah (PAD). Dia mengapresiasi peningkatan PAD 7,5%-10% per tahun. Namun, dia menyayangkan serapan belanja tidak langsung yang hanya 89,64%.
“Seharusnya serapan belanja tidak langsung mencapai 99,99% karena bersifat pengeluaran rutin. Sementara bila serapan belanja langsung di bawah 95% jelas menunjukkan kinerja yang jelek karena tidak sesuai perencanaan sebelum. Padahal proses perencanaan dilakukan melalui mekanisme yang panjang dan ketat. Hal itu juga jadi rapor merah untuk Pemkot,” imbuh dia.
Terpisah, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Sugeng Riyanto, saat ditemui Solopos.com di ruang kerjanya, Selasa sore, juga terkejut dengan munculnya silpa Rp187,5 miliar. Dia mengatakan sejumlah legislator lainnya juga terperanjak mendengar silpa fantastis itu karena tidak muncul dalam pembahasan anggaran di Banggar.
“Kami tidak tahu silpa semu dan silpa riil itu seperti apa. Silpa riil itu berapa pun, kami belum punya gambaran. Kami hanya diberi tahu gelondongan angka. Kami menyayangkan munculnya silpa itu. Masalahnya sudah terlanjur. Maka langkah selanjutnya ya digunakan semaksimal mungkin untuk kemaslahatan masyarakat, bukan untuk honor pegawai negeri sipil (PNS),” tutur dia.