SOLOPOS.COM - Rapat Paripurna DPR pengesahan UU Pilkada, Selasa (17/2/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Akbar Nugroho Gumay)
Ahok vs DPRD DKI Jakarta belum berakhir. Beredar SMS dari Ahok tentang kecurigaannya ada main mata DPRD dan pegawai Kemendagri.
Solopos.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menanggapi kekhawatiran Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), tentang kemungkinan adanya anggota DPRD main mata dengan pegawai Kemendagri soal APBD DKI 2015.
Main mata yang dimaksud adalah kemungkinan anggota DPRD bisa melakukan perubahan pokok pikiran antara anggota dewan dengan pegawai Kemendagri. Ahok pun mengirimkan pesan singkat kepada pejabat di lingkungan Pemprov DKI untuk mewaspadai hal itu yang isinya “Hati-hati ada kemungkinan DPRD main dengan Kementerian.”
Tjahjo Kumolo mengatakan format APBD DKI 2015 yang diatur menggunakan peraturan gubernur (pergub), setelah kisruh anggaran siluman, tetap dibahas oleh DPRD dan gubernur. Jika ingin diubah bisa melalui pembahasan APBD perubahan. SMS itu bukan untuk mengawasi DPRD dengan Kemendagri.
“Enggak, enggak ada, entar di APBD perubahan kalau memang mau diubah. Itu dibahas DPRD bersama Gubernur, format bakunya pembahasan anggaran termasuk perubahan harus antara Pemda dan DPRD,” kata Tjahjo Kumolo di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (1/3/2015).
Tjahjo Kumolo memastikan tidak ada main mata antara kedua instansi yang dikhawatirkan Ahok. “Kita clear and clean saja,” ujar Mendagri.
Menurut Tjahjo, SMS yang dikirim Gubernur kepada para pejabat DKI hanyalah berasal dari pikiran negatif Ahok saja terkait kekhawatiran penyelewengan APBD. Ia mengharapkan anggaran Pemprov DKI Jakarta bebas dari korupsi meskipun pada saat awal kisruh APBD DKI Jakarta harus melaporkan draf APBD di luar pembahasan dengan legislatif.