SOLOPOS.COM - Situs Arrahmah, salah satu situs yang diblokir Kemenkominfo (Istimewa)
Situs radikal diblokir. Namun pemerintah diminta mematuhi aturan dalam melakukannya.
Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah diminta untuk mematuhi aturan dalam melakukan blokir terhadap situs-situs web yang diduga menyebarkan paham radikal.
Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2013, Mahfud MD, mengatakan pemblokiran situs-situs harus lebih dulu mendapat izin dari pengadilan. “Itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika tidak, ya melanggar,” katanya di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Selasa (31/3/2015).
Menurutnya, MK pernah mengkaji aturan tentang mekanisme pemblokiran situs itu. “Jadi sesuai dengan keputusan MK, pemerintah harus mengajukan izin dulu kepada pengadilan untuk memblokir situs-situs tertentu.”
Sudah semestinya, lanjutnya, pemerintah harus melengkapi berkas pengajuan pemblokiran dengan alasan-alasan yang kuat agar pengadilan mengabulkan permintaan itu. “Terkait dengan urgensi dan lama proses pemblokiran, saya kurang tahu.”