SOLOPOS.COM - Effendi Simbolon (JIBI/Solopos/Antara)
Harga BBM terus dikritik. Hak angket yang digulirkan Fraksi PDIP ditargetkan segera selesai.
Solopos.com, JAKARTA — Hak angket pengelolaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kepada pemerintah yang digulirkan DPR (termasuk anggota Fraksi PDIP) ditarget tuntas pada masa sidang periode III 2014-2015.
Anggota Komisi VII dari Fraksi PDIP, Effendi Simbolon, mengatakan Fraksi PDIP menargetkan hak angket itu diajukan sebelum masa sidang selesai pada 24 April 2015. “Angketnya sudah ada dan sudah digulirkan kepada seluruh fraksi di DPR,” katanya di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Selasa (31/3/2015).
Saat ini, paparnya, banyak fraksi yang menyatakan setuju untuk mengajukan hak tersebut. “Tapi saya enggak bisa sebutkan fraksi mana saja. Yang jelas, mereka satu ide dengan kami. Kami hanya ingin menyelidiki pengelolaan migas di Tanah Air.”
Jangan sampai, papar Effendi Simbolon, pengelolaan migas hanya menguntungkan segelintir orang dan menyusahkan seluruh rakyat Indonesia. “Asumsinya, harga BBM sudah sangat liberal, padahal sesuai UUD 1945, negara tidak boleh membiarkan itu.”
Sejak menjabat, Presiden Jokowi terhitung sudah dua kali menaikkan dan satu kali menurunkan harga BBM bersubsidi. “Nah, saat penaikan dan penurunan harga itu tidak dibicarakan dengan DPR. Harusnya, ada pembicaraan dengan DPR karena menyangkut APBN.”