SOLOPOS.COM - Presiden Jokowi (kiri) meninjau transportasi massal terintegerasi di Stasiun Dong Zhi Men Beijing, Tiongkok, Kamis (26/3/2015 ). (JIBI/Solopos/Antara/Laily-Setpres)
Kapolri baru Budi Gunawan (BG) telah dibatalkan. DPR meminta Presiden Jokowi menjelaskan pembatalan tersebut.
Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo konsultasi lebih dulu dengan Wapres Jusuf Kalla tentang desakan DPR agar presiden menjelaskan alasan pembatalan pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.
“Nanti minta [masukan] pak JK dulu,” katanya sesaat turun dari pesawat Kepresidenan di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Minggu (29/3/2015).
Jokowi meninggalkan Tanah Air sejak 22 Maret 2015, sementara pembahasan usulan calon Kapolri yang baru Komjen Badrodin Haiti dibahas DPR sehari setelah keberangkatan presiden.
Sementara itu Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan pemerintah sudah menyiapkan jawaban untuk DPR tetapi masih menunggu undangan. Tedjo belum tahu apakah yang menjelaskan nanti presiden atau menteri.
“Belum ada undangan ke situ, kami siapkan, apakah nanti presiden, atau menko, kita lihat,” katanya seusai menjemput Presiden Jokowi di bandara Halim. Kalaupun presiden yang akan datang, Tedjo mengatakan tidak ada masalah.
Komisi III DPR telah membahas surat pengajuan calon kapolri Komjen Badrodin Haiti menggantikan Komjen Budi Gunawan yang terganjal kasus dugaan korupsi. Walaupun praperadilan dimenangkan BG namun Jokowi tetap enggan menjadikan bekas ajudan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri tersebut menduduki pucuk pimpinan Polri.
DPR mempersoalkan surat yang diajukan oleh Presiden masih menuliskan BG sebagai status tersangka KPK. Mensesneg Pratikno akhir pekan lalu mengklarifikasi dalam surat itu dijelaskan bahwa ketika itu BG menjadi tersangka.