SOLOPOS.COM - Ilustrasi sanitasi (JIBI/Solopos/Dok)
Sanitasi Jatim jadi percontohan dalam urusan metode pembiayaannya. Kok bisa? Ini kuncinya…
Madiunpos.com, SURABAYA — Metode pembiayaan sistem sanitasi Jawa Timur digagas menjadi strategi percontohan nasional setelah provinsi pimpinan Gubernur Soekarwo ini sukses membuka keran pendanaan perbankan senilai Rp24,7 miliar untuk akses air bersih masyarakat.
Menurut laporan resmi Sekdaprov Jatim yang dilansir Kamis (26/3/2015) lalu, sehari pascapelaksanaan forum Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (Akkopsi) di Bandung, strategi pembiayaan sanitasi melalui Bank UMKM Jatim akan diadopsi oleh Provinsi Jawa Barat dan lainnya.
Jatim sendiri adalah provinsi pertama di Indonesia yang menggandeng pihak ketiga (di luar APBN dan APBD) untuk pendanaan proyek sanitasi. Hingga Maret 2015, dana perbankan yang dikucurkan bagi program sanitasi Jatim mencapai hampir Rp25 miliar.
Jatim sendiri adalah provinsi pertama di Indonesia yang menggandeng pihak ketiga (di luar APBN dan APBD) untuk pendanaan proyek sanitasi. Hingga Maret 2015, dana perbankan yang dikucurkan bagi program sanitasi Jatim mencapai hampir Rp25 miliar.
Dana itu mencakup Rp992 juta untuk Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (Hippam), dan Rp22 juta untuk kredit sanitasi dan jamban keluarga, Rp2,692 miliar untuk koperasi TKI purna, TKI, dan keluarga TKI, serta Rp21 miliar untuk kredit Gumuyu khususnya bagi kelompok Perempuan Mandiri Sumber Perubahan (Preman Super).
Dibiayai Bank
Melalui kerja sama dengan Bank UMKM Jatim, biaya pengerjaan proyek sanitasi diberi bunga rendah, yaitu 4% flat dan 10% non flat selama satu tahun. Bunga tersebut diklaim jauh lebih rendah dibandingkan dengan bank lain.
“Tahun lalu, biaya pembangunan fisik bantuan infrastruktur sektor air bersih di Jatim, dari APBN nilainya Rp151,65 miliar dan APBD Rp6,811 miliar. Salah satu hal yang belum terpikirkan oleh provinsi lain dalam hal sanitasi adalah melibatkan peran pihak lain.”
Dia menambahkan besaranya kucuran dana untuk sanitasi Jatim berbanding lurus dengan penambahan pembangunan keciptakaryaan. Pada 2013, progres pembangunan terkait air minum mencapai 60,51%, air limbah 59,94%, drainase 76,34%, dan persampahan 79,11%.
Pria yang akrab disapa Pakde Karwo itu mengatakan pada 2019 Pemprov Jatim menargetkan seluruh pembangunan di sektor-sektor tersebut dapat dituntaskan 100%. “Capaian tersebut diharapkan meningkat tiap tahun.”
Lakukan Pengkajian
Untuk dapat menggandeng pihak perbankan, menurut catatan Sekdaprov, Jatim terlebih dahulu melakukan pengkajian potensi pasar melalui Dinas Kesehatan, Bank Dunia, dan Asosiasi Pengelola dan Pemberdayaan Sanitasi Indonesia (Appsani).
Selain menelaah potensi pasar, kata Soekarwo, dilakukan pendalaman profil wirausaha sanitasi, sebelum akhirnya menggandeng Bank UMKM Jatim. “Dari situ, akan diberikan kredit sanitasi kepada kelompok masyarakat, misalnya untuk dibuat jamban sehat.”
Adapun, program sanitasi pendukung lainnya a.l. gerakan percepatan open defecation free (ODF), penambahan kabupaten/kota ODF di Jatim, dan penggalakan program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM).
“Upaya tersebut merupakan bagian dari peningkatan akses sanitasi di masyarakat. Yang membanggakan, di Indonesia ini hanya ada 4 kabupaten/kota ODF dan semuanya berada di Jatim. Mereka a.l. Madiun, Magetan, Pacitan, dan Ngawi.”
Sekadar catatan, proyek sanitasi Jatim juga membetot atensi investor asing. Dalam kunjungan ke Surabaya awal bulan ini, Duta Besar Uni Eropa Olof Skoog mengungkapkan minat untuk menanamkan modal dibidang tata kelola air limbah.
Dibantu Hibah UE
Pada 2013, UE mengucurkan hibah senilai 15,08 juta euro untuk pengelolaan air dan sanitasi. Sebelumnya, delegasi bisnis dari Prefektur Ehime Jepang juga mengungkapkan ketertarikan berinvestasi di bidang pengelolaan air limbah, sampah, dan penyediaan air minum.
Hingga 2019, pemerintah pusat menargetkan pemenuhan kebutuhan fasilitas sanitasi sehat akan rampung 100%, dengan estimasi pendanaan nasional senilai Rp254 triliun. Target itu sesuai dengan mandat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum, hingga saat ini finalisasi pengadaan sanitasi di Tanah Air baru mencapai 61%. Dalam lima tahun ke depan, pelayanan sanitasi nasional akan ditingkatkan dari hanya 10% menjadi 40%.