SOLOPOS.COM - Ilustrasi pengisian bahan bakar minyak jenis Premium di SPBU. (Nurul Hidayat/JIBI/Bisnis)
Harga BBM bersubsidi yang kembali naik membuat Wali Kota Solo protes.
Solopos.com, SOLO — Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo (Rudy) menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang telah ditetapkan pemerintah pusat sejak Sabtu (28/3/2015). Penolakan kenaikan harga BBM ini untuk kesekian kalinya disampaikan sebagai bentuk protes atas ketidakjelasan sikap pemerintah dalam menetapkan harga BBM.
Menurut Rudy, harga keekonomian BBM yang diterapkan pemerintah dengan naik turun harga menyulitkan pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota. Mantan rekan duet Presiden Joko Widodo saat menjabat Wali Kota Solo ini, bahkan mempertanyakan dasar aturan yang digunakan menetapkan kenaikan harga BBM tersebut.
“Harga BBM kok munggah mudhun kaya beras ae. Harga BBM kapan dinaikkan dan kapan diturunkan itu ada aturannya, bukan baru naik turun lagi, dan dinaikkan lagi,” kata Rudy ketika ditemui wartawan di rumah dinas Loji Gandrung, Minggu (29/3/2015).
Rudy mengatakan pemerintah perlu melakukan kajian matang sebelum menetapkan harga BBM. Rudy menilai harga BBM yang naik turun bakal berimbas besar pada penghitungan upah minimum kota (UMK). Selama ini, Rudy menjelaskan, salah satu indikator penghitungan kebutuhan hidup layak (KHL) adalah biaya transportasi. Sementara harga keenomomian BBM yang diterapkan pemerintah justru menyulitkan dalam menetapkan biaya transportasi.
“Sekarang tarif angkutan harus bagaimana. BBM naik tarif ikut naik, BBM turun tarif ikut turun, terus BBM ini naik lagi mesti ya harus dinaikkan juga. Pusing deh rakyate,” kata Rudy.
Kenaikan harga BBM tak hanya berpengaruh pada biaya transportasi, melainkan juga harga kebutuhan pokok. Selama ini kenaikan harga BBM memicu kenaikan harga kebutuhan bahan pokok. Sementara saat harga BBM turun, lanjut Rudy, harga kebutuhan pokok tidak mengikutinya.
Hal-hal inilah, kata Rudy, yang membuat kebingunan di tingkat masyarakat. Rudy meminta pemerintah mengkaji kembali penerapan harga keekonomian untuk BBM. “Pemerintah harus memberi keputusan yang jelas. Jangan seperti ini kabeh dibuat bingung,” katanya.
Rudy meminta pemerintah fokus dalam pemberantasan mafia Migas. Rudy bahkan mempertanyakan kinerja satuan petugas (satgas) pemberantasan mafia migas lantaran dalam enam bulan harga BBM sudah naik tiga kali. Rudy menyatakan segera melayangkan surat ke pemerintah untuk meminta mengkaji kembali harga keekonomian BBM premium.
Ketua DPC Organisasi Angkutan Darat (Organda) Solo, Joko Suprapto, ketika dihubungi Solopos.com, mengatakan akan mengevaluasi tarif angkutan umum di Kota Solo. Penyesuaian tarif angkutan umum dilakukan seiring kenaikan harga BBM yang telah ditetapkan pemerintah. Namun besaran penyesuain tarif masih menunggu koordinasi dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Solo.
“Kami akan rapat dengan Dishub dulu. Tentu akan ada penyesuaian tarif angkutan. Jadi belum bisa banyak komentar soal kenaikan harga BBM,” kata Joko.