SOLOPOS.COM - Ilustrasi Lahan Transmigrasi (JIBI/Solopos/Antara)
Program transmigrasi diprioritaskan menempati wilayah perbatasan. Pemerintah menargetkan 1 juta transmigran dalam 5 tahun dengan penghasilan Rp12 juta/bulan.
Solopos.com, MALANG – Pemerintah memprioritaskan wilayah perbatasan sebagai daerah transmigrasi dan menargetkan dalam lima tahun terdapat satu juta transmigran.
Menteri Desa, Percepatan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi, Marwan Dja`far, mengatakan kawasan perbatasan akan dibangun sebagai sebuah kawasan yang komprehensif sekaligus sebagai proyek percontohan baru yang mercusuar.
“Sedikitnya ada 48 kawasan transmigrasi dan akan diberdayakan sedemikian rupa. Terutama transmigrasi di daerah perbatasan karena telah menjadi prioritas kementerian sekarang,” kata Marwan di Universitas Islam Malang (Unisma), Jumat (27/3/2015).
Menurut dia, sedikitnya ada delapan kabupaten di Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara yang tengah disiapkan dan menjadi prioritas di masing-masing perbatasan.
Wilayah Jawa, lanjut dia, menjadi prioritas yang akan ditransmigrasikan. Tidak hanya dari Jawa, transmigrasi lokal juga tidak kalah penting. Yang dimaksud transmigrasi lokal adalah transmigrasi di tempat itu.
“Transmigrasi lokal itu misalnya kecamatan dan kabupaten yang berbeda namun di satu provinsi,” ujar dia.
Tawaran untuk transmigran adalah mendapatkan lahan seluas dua hektare. Serta selama 18 bulan akan mendapat jaminan hidup berupa uang.
Kementerian PDT juga menargetkan untuk transmigran berbasis nelayan atau pesisir seperti di Natuna misalnya akan diikutkan bekerja.
Menurut Marwan, penghasilan para transmigran diestimasikan mencapai Rp12 juta hingga Rp14 juta per bulan.
“Mudah-mudahan target satu juta transmigran tersebut terpenuhi. Saya optimistis akan terpenuhi termasuk juga yang di Kalimantan Barat harapannya bisa menarik Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ada di Malaysia karena akan kita ciptakan perkebunan inti plasma yakni perkebunan kelapa sawit,” tambah dia.