SOLOPOS.COM - ilustrasi
Demonstrasi Jogja dari kalangan mahasiswa merupakan suara solidaritas menolak pabrik semen Rembang.
Harianjogja.com, JOGJA-Ratusan mahasiswa Jogja yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jogja Peduli Rembang (AMJ-PR) berdemo di Simpang Empat Kantor Pos Besar, Jumat (27/3/2015). Mereka menuntut pemerintah membatalkan pendirian pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah, karena dianggap akan berdampak buruk bagi petani di sana.
Mahasiswa gabungan dari berbagai perguruan tinggi di Jogja ini melakukan long march dari Taman Parkir Abu Bakar Ali sekitar pukul 09.00 WIB. Mereka sempat menyuarakan tuntutannya di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY. Kemudian orasinya dilanjutkan Titik Nol Kilometer, lalu ke Simpang Empat Kantor Pos.
Demonstrasi ini sempat membuat arus kendaraan tersendat karena mahasiswa membuat lingkaran besar di Simpang Kantor Pos. Mereka juga sempat meneriaki truk molen bertuliskan PT.Indocement, namun tidak sampai menyandra truk pembawa semen tersebut.
Salah satu pendemo Syafril Nazirudin mengatakan demonstrasi yang dilakukannya merupakan bagian dari solidaritas untuk warga Rembang. Menurut dia, keberadaan pabrik semen akan merusak kehidupan warga desa seperti sumber daya air yang rusak, lahan pertanian yang semakin sempit, dan kultur masyarakat agraris akan hancur.
Ia menuduh, janji pabrik semen untuk mensejahterakan masyarakat sekitar di Rembang sebenarnya hanya ‘lips service’ belaka.
“Sebenarnya merupakan penghancuran pertanian dan ancaman besar atas kedaulatan pangan,” kata kata Syafril di sela-sela demonstrasi.
Syafril juga mengatakan, pabrik semen akan memicu resiko banjir dan kekeringan. Belum lagi abu yang dihasilkan pabrik dapat menurunkan hasil panen. Menurut dia, pendirian pabrik semen lebih banyak dampak buruknya bagi masyarakat.
“Yang diuntungkan adalah pemodal dan kapitalis,” ujar aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini.
Para pendemo ini menyerukan tuntutan agar pemerintah menghentikan pendirian pabrik semen dan menarik alat berat yang ada di sekitar pegunungan kars Kendeng, Rembang. Mereka juga meminta pemerintah membatalkan semua izin pertambangan yang ada di kawasan pegunungan Kendeng yang masuk kawasan Rembang, Blora, Grobogan, Pati dan Kebumen.
Selain itu, mereka juga menuntut akademisi untuk bersikap pro-rakyat, serta meminta supaya tindakan kekerasan yang dilakukan aparat dan preman terhadap warga yang mempertahankan tanahnya dihentikan.