SOLOPOS.COM - Mendagri Tjahjo Kumolo (JIBI/Solopos/Antara)
Tjahjo Kumolo memberi pengakuan Mendagri bukanlah bidangnya.
Solopos.com, DENPASAR — Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Tjahjo Kumolo, mengakui bahwa jabatan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bukanlah bidangnya.
“Sebenarnya Mendagri ini bukan bidang saya, tetapi karena kepercayaan dan tugas akhirnya saya mau menjalankan tugas ini,” katanya saat melakukan kunjungan kerja di Mangupura, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (28/3/2015) sebagaimana dikutip dari Kantor Berita Antara.
Menurut dia, jabatan yang diembannya saat ini karena dinilai banyak orang berkaitan dengan keberhasilannya sebagai Ketua Tim Pemenengan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014.
Menurut dia, jabatan yang diembannya saat ini karena dinilai banyak orang berkaitan dengan keberhasilannya sebagai Ketua Tim Pemenengan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014.
“Saya ditawari dua pilihan saat itu, mau menjadi menteri apa ngurus partai?” katanya.
Sebenarnya bidang yang diinginkannya sesuai dengan keahlian dan pengalamannya selama menjadi anggota DPR adalah sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).
“Mau tidak mau akhirnya saya memutuskan untuk menerima tawaran itu,” ujar mantan Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) itu.
Ia pun mengaku banyak belajar dari ayah angkatnya, yakni Soepardjo Rustam yang mantan Menteri Dalam Negeri pada masa pemerintahan Soeharto.
“Saya tidak pernah memimpikan jabatan ini, tetapi karena garis tangan akhirnya saya bisa berdiri di sini,” ujarnya.
Dia pun memastikan bahwa meski dirinya satu kampung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Solo, namun jabatan yang diembannya saat ini bukan karena korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).
“Saya telah melalui proses yang sangat panjang di partai, hingga akhirnya bisa seperti saat ini,” ujarnya.
Meski jabatan yang diembannya saat ini bukan bidangnya, Tjahjo menambahkan, akan tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.