SOLOPOS.COM - Pemuda Jambi pemilik atribut ISIS ditangkap aparat setempat, Rabu (24/3/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Wahdi Septiawan)
WNI gabung ISIS berhasil digagalkan sebagian. Namun, perekrutan diprediksi terus berlangsung. Berikut ini kisah lengkapnya.
Solopos.com, JAKARTA — Sebanyak 12 WNI yang dideportasi pemerintah Turki terkait keterlibatan dengan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Kamis (26/3) malam.
Mereka bertolak dari Turki menuju Indonesia menggunakan pesawat Turkis Airline TKS 66. Tim gabungan dari Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT), Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) mengawal mereka.
Kabag Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Pol. Rikwanto menyebut nama 12 WNI yang pulang tersebut. Polri mencatat salah satu WNI, Ririn Sawir, merupakan istri Achsanul Huda, terduga teroris asal Jawa Timur yang meninggal di Suriah. Sementara Qorin hingga Abdurrahman adalah anak pasangan Achsanul dan Ririn.
Nama berikutnya adalah Tiara Nurmayanti Marlekan dan Syifa Hidayat Kalashnikova. Tiara adalah istri Muhammad Hidayah, terduga teroris yang meninggal dunia di Tulungagung, Jawa Timur. Sedangkan Syifa merupakan anak kandung mereka.
Lalu Muhammad Ihsan Rais dan Aisyahnaz Yasmin, keduanya berasal dari Ciamis, Jawa Barat. Baik Ihsan maupun Aisyahnaz tidak memiliki ikatan kerabat.
Sementara empat WNI yang masih ditahan di Turki adalah Daeng Stanzah, Ifah Syarifah, Ishaq, dan Aisyah Mujahidah.
Tak Ditahan
Begitu mereka tiba di Tanah Air, Polri, TNI, dan BNPT akan memasukkan mereka dalam program deradikalisasi. Pembinaan itu, kata Rikwanto, dilakukan untuk meluruskan kembali pemahaman mereka agar tak ikut paham radikal. Mereka juga takkan ditahan.
“Jadi ada yang ikut keluarga. Mereka tidak bisa dianggap teroris,” katanya.
Sementara itu, Wapres Jusuf Kalla (JK) menilai UU Antiterorisme sudah cukup kuat untuk menangkal dan memidanakan WNI yang melakukan aksi terorisme dan bergabung dengan ISIS. Penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) dinilai tidak perlu.
Saat ini, Indonesia memiliki UU No.15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. “Cukup undang-undang yang ada saja. Teroris kan itu selama dia berbuat jahat ya siapa saja itu harus dihukum. Tidak perlu pakai perppu untuk itu, undang-undang antiterorisme kita sudah cukup kuat sebenarnya,” kata JK di Istana Wapres, Kamis.
Sebelumnya, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdjiatno mewacanakan penerbitan perppu yang mengatur pelarangan dan sanksi pidana bagi pendukung ISIS dengan mengintegrasikan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, KUHP, dan produk hukum terkait lainnya.
Selain itu, Tedjo juga menekankan perlunya pernyataan resmi pemerintah yang melarang gerakan ISIS di Indonesia.
Iming-Iming ISIS
Sementara itu, terkait penangkapan warga Kota Malang, Jawa Timur, oleh Densus 88 Antiteror, Rabu (25/3/2015), Wali Kota Malang Mohammad Anton mengimbau warganya tidak tergiur iming-iming gaji besar agar bergabung dengan ISIS.
“Karena itu masyarakat kami minta untuk tidak tergoda dengan gaji besar dan umrah gratis,” kata Anton, Kamis. Tiga warga Malang yang ditangkap adalah Helmi Alamudin, Abdul Halim, dan Muhammad Jaenudin.
Peringatan senada diungkapkan Kapolres Karanganyar, AKBP Mahedi Surindra, yang mengimbau masyarakat tidak tergiur iming-iming pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menawarkan penghidupan lebih baik di luar negeri. Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menyebut sejumlah wilayah, termasuk Karanganyar dan Solo, diwaspadai pemerintah karena rawan adanya gerakan radikal.
Bahkan informasi yang beredar sejumlah kecamatan, seperti Tawangmangu, Karanganyar Kota, dan Kebakkramat terindikasi menjadi sasaran kelompok radikal tersebut. Namun, Mahedi menampik tudingan itu. Di sisi lain, Mahedi meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggandeng tokoh agama dan tokoh masyarakat. Polres Karanganyar mengundang sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat membahas tentang pola dan proses perekrutan, pemahaman ISIS, dan bagaimana tokoh agama serta tokoh masyarakat menanggapi tentang ISIS. Pertemuan dilakukan di Mapolres Karanganyar pada Rabu (25/3). Mereka menyimpulkan bahwa ajaran ISIS bertentangan dengan ajaran Islam dan Dasar Negara Republik Indonesia.
“Kami menyimpulkan ISIS bertentangan dengan ajaran Islam dan Dasar Negara Pancasila. Tokoh agama dan tokoh masyarakat menolak kegiatan dan pergerakan ISIS di Karanganyar. Untuk itu, kami minta seluruh masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan jangan mudah terpengaruh ajakan ISIS,” kata Mahedi saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis (26/3).
Perekrutan di Karanganyar
Kapolres Karanganyar juga menggunakan Babinkamtibmas yang tersebar di seluruh desa di Karanganyar. Babinkamtibmas menjadi ujung tombak menangkis serangan ISIS. Mahedi juga menjelaskan ada isu di salah satu desa di Karanganyar telah terjadi perekrutan dengan iming-iming gaji Rp20 juta per bulan apabila mau ke luar negeri.
Kapolres mengatakan sudah menerima informasi tersebut tetapi dia memastikan bahwa informasi itu hanya isu. Namun, dia menjelaskan tetap meningkatkan kewaspadaan. “Sejauh ini kami belum menemukan indikasi kelompok radikal di Karanganyar. Namun kami waspada dan mengawasi agar tidak meresahkan masyarakat. Kami menggunakan babinkamtibmas,” lanjut dia.
Sedangkan Kapolresta Solo, Kombes Pol. Ahmad Luthfi, sudah memetakan kondisi Kota Bengawan guna menangkis pengaruh ISIS dengan merangkul pondok pesantren dan Pemkot Solo.
Sementara itu Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, mengatakan tidak hanya wilayah Solo dan Karanganyar, tapi seluruh daerah akan diawasi terhadap penyebaran gerakan radikal.
“Seluruh Jateng diawasi. Kami berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota,” kata Gubernur ketika dihubungi Solopos.com di Semarang, Kamis (26/3/2015).
Ganjar tidak memberi instruksi khusus kepada para bupati/wali kota untuk memanggulangi gerakan radikal. ”Tidak ada instruksi khusus, karena sudah sejak lama selalu berkoordinasi,” ucap dia. Mengenai bentuk pengawasan, gubernur mengungkapkan melalui dialog dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.
Ganjar berharap jika masyarakat mengetahui atau mencurigai ada gerakan radikal di satu daerah, bisa melaporkan melalui jatengprov.go.id, Twitter @ganjarpranowo, serta SMS center 08112920200.
”Bisa juga ke penegak hukum [kepolisian] atau pemerintah kabupaten/kota setempat,” kata Gubernur.
Pengetatan Paspor
Dari Solo, Kantor Imigrasi Kelas I Solo memperketat metode wawancara untuk menangkal penyebaran gerakan radikal. Berdasarkan data yang dihimpun Solopos.com, petugas kantor imigrasi Solo menerima permintaan pembuatan paspor yang didominasi dari warga Soloraya sebanyak 130-an per hari. Separuh dari jumlah tersebut, permintaan paspor didasari untuk kepentingan umrah.
“Kelihatannya memang seperti itu. Jumlah pembuat paspor di sini didominasi untuk kepentingan umrah,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Solo, Djarot Sutrisno, kepada Solopos.com, Kamis (26/3/2015).
“Di sini tidak ada langkah khusus untuk mencegah pembuat paspor agar tidak ke negara konflik [seperti Suriah]. Yang kami lakukan adalah memperketat metode wawancara yang ditujukan untuk mengetahui kebenaran data dan konfirmasi yang diberikan calon pembuat paspor. Sepanjang calon pembuat paspor memenuhi persyaratan administrasi dan tidak ada pencekalan, kami tak bisa menolak pembuatan paspor,” katanya.
Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, menyatakan belum ada indikasi keterlibatan tenaga kerja Indonesia (TKI) menjadi pengikut ISIS. Menteri mengatakan terus memantau TKI di sejumlah negara yang rawan disusupi paham radikal tersebut.
Belum lama ini, santer terdengar para TKI di Hong Kong menjadi target perekrutan anggota ISIS oleh sesama pekerja asal Indonesia. Mereka bergerak dengan menyebar selebaran ISIS di acara perkumpulan TKI.
“Enggak ada, enggak ada,” ujar Hanif saat ditemui wartawan seusai menghadiri pelepasan alumni Balai Besar Latihan Kerja Industri (BBLKI) Solo, Kamis. (Sri Sumi Handayani/Ponco Suseno/Insetyonoto/Chrisna Chanis Cara/JIBI/Solopos/Bisnis/Muhammad Sofi’i)