SOLOPOS.COM - Ilustrasi menghitung uang. (JIBI/Solopos/Dok.)
APBD Jateng memasuki pembahasan RAPBD. Penggunaan E-budgeting belakangan mewarnai pembahasan tersebut.
Kanalsemarang.com, SEMARANG — Anggota DPRD Jawa Tengah tidak menginginkan penggunaan e-budgeting dalam rencana anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) 2016 seperti Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahya Purnama (Ahok).
Anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah (Jateng), Sriyanto Saputro, mengatakan penyusunan RAPBD sudah ada prosedurnya. ”Sepanjang Gubernur Jateng sesuai prosedur dan mengacu perundangan berlaku, tindak masalah menggunakan e-budgeting pada penyusunan RAPBD 2016,” katanya kepada Solopos.com, Kamis (25/3/2015), di Semarang.
Dia tidak menginginkan kasus e-budgeting di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, di mana Gubernur Ahok tidak melibatkan DPRD dalam penyusunan RAPBD.
Dia tidak menginginkan kasus e-budgeting di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, di mana Gubernur Ahok tidak melibatkan DPRD dalam penyusunan RAPBD.
Politisi dari Partai Gerindra ini menegaskan bila Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo meniru Ahok dalam penggunaan e-buggeting dalam penyusunan RAPBD 2016 akan dilawan. ”Kami akan melawan, bila Gubernur Jateng bertindak seperti Ahok,” tandas Sriyanto.
Dalam penyusunan RAPBD, sambung dia, tetap harus melalui proses penyampaian kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) yang harus ditandatangi gubernur dan pimpinan DPRD.
”Jadi tidak bisa eksekutif [gubernur] menyusun RAPBD sendiri tanpa melibatkan legislatif [dewan],” ungkapnya.
Penggunaan e-budgeting, imbuh Sriyanto bisa diterapkan setelah KUA-PPAS disahkan sampai penetapan Perda APBD, sebagai bentuk transparansi anggaran.
Sriyanto menambahkan sebenarnya penggunaan e-budgeting dalam penyusunan RAPBDN tidak diatur dalam perundangan. ”E-budgeting memanfaatkan kemajuan teknologi, sepanjang tidak melanggar perundangan, Gerindra akan mendukung,” kata Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Jateng ini.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPRD Jateng, Abdul Aziz mengungkapkan tidak masalah penggunakan e-budgeting pada penyusunan RAPBD 2016.
Penerapan e-budgeting, sambung dia, dapat memunculkan pertisipasi masyarakat dalam pembahasan APBD, karena bisa mengikuti secara terbuka.
”Adanya partisipasi masyarakat ini, dapat mempercepat tercapai sasaran pembangunan, sebab alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan rakyat,” ujar dia.
Seperti diketahui, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menerapkan e-budgeting pada penyusunan RAPBD 2016. Untuk menampung masukan dari anggota DPRD, dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dan masyarakat telah dibuka wibsite rembuganjateng.info yang dikelola Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng.
Ganjar Pranowo menyebutkan sampai 22 Maret 2015 telah masuk ratusan usulan kegiatan dengan nilai angaran mencapai Rp400 triliun.
Padahal RAPBD Jateng 2016 diperkirakan nilainya hanya sekitar Rp19 triliun.
“Usulan-usulan ini akan dibahas melalui musyawarah rencana pembangunan [musrenbang] untuk menentukan skala prioritas pembangunan 2016,” ujar gubernur.