SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Dok)
Kemiskinan Sragen mencapai sepertiga penduduk. Sebanyak 359.259 orang masuk dalam kategori miskin.
Solopos.com, SRAGEN — Sebanyak 359.259 orang atau sepertiga dari total penduduk Kabupaten Sragen sebanyak 902.954 orang masuk kategori miskin. Untuk menekan angka kemiskinan, Pemkab Sragen akan memaksimalkan kerja Unit Pelaksana Teknis Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK).
Hal itu terungkap saat rapat paripurna DPRD Sragen dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati Sragen tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Tahun Anggaran 2014, Senin (23/3/2015) lalu. Nota penjelasan itu dibacakan Bupati Sragen, Agus Fatchur Rahman.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sragen Bambang Samekto dan dua Wakil Ketua DPRD yakni Haryanto dan Dedy Endriyatno. Agus mengatakan anggaran Rp49,2 miliar telah digelontorkan untuk pengentasan kemiskinan pada 2014. Anggaran itu berasal dari APBN dan APBD.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sragen Bambang Samekto dan dua Wakil Ketua DPRD yakni Haryanto dan Dedy Endriyatno. Agus mengatakan anggaran Rp49,2 miliar telah digelontorkan untuk pengentasan kemiskinan pada 2014. Anggaran itu berasal dari APBN dan APBD.
Saat ditemui wartawan seusai rapat paripurna, Agus mengatakan jumlah penduduk miskin akan terus dikikis. Karenanya Pemkab akan terus menggenjot kinerja UPTPK.
“Bila dari 902.954 penduduk Sragen sepertiga di antaranya masuk kategori miskin, menjadi keharusan untuk dikurangi. Menilik pentingnya masalah ini, Pemkab membentuk UPTPK yang telah berkiprah beberapa tahun ini,” ujar dia.
“Hambatan sekarang yaitu status UPTPK saat ini yang masih menjadi masalah di mata Pemprov Jateng dan pemerintah pusat. Kalau Presiden berkunjung ke Sragen, akan saya ajak melihat UPTPK,” jelas dia.
Agus mengklaim kiprah UPTPK Sragen telah mendapat pengakuan di tingkat nasional dan dunia. Menurut dia, berdasarkan hasil penelitian, UPTPK masuk peringkat atas lembaga pelayanan publik kaum miskin di dunia internasional.
“Ada profesor dari Jerman yang heran kenapa di Jakarta justru tidak ada lembaga seperti UPTPK Sragen. Artinya yang kami kerjakan selama ini sudah sinkron. Tapi saya akui memang butuh waktu untuk optimalisasi,” kata dia.
Agus mengatakan salah satu upaya Pemkab mengatasi kemiskinan adalah dengan mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH). Sepanjang lima tahun pemerintahan Agus, Pemkab Sragen telah memperbaiki 8.000 unit RTLH.
Selain itu, Agus mengatakan pengentasan kemiskinan terus dilakukan satuan-satuan kerja (satker) terkait. Dia mencontohkan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) dan Ganesha Sukowati Techno Park.
Pelatihan kerja untuk mendidik kemandirian masyarakat dinilai Agus sangat penting. Dia mengakui jumlah pengangguran di Sragen terus meningkat seiring banyaknya lulusan sekolah dan menjadi angkatan kerja baru.
Sedangkan Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen, Tatag Prabawanto, mengatakan Pemkab telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Salah satunya mendorong investasi di Sragen.
Kedatangan para investor diakui cukup membantu peningkatan kesejahteraan rakyat seiring dengan penyediaan lapangan kerja. Selain itu kedatangan para investor dapat mengerem gelombang perantau dari Sragen.