SOLOPOS.COM - Ilustrasi elpiji 3 kg (JIBI/Solopos/Burhan Aris Nugraha)
Distribusi elpiji 3 kg dengan sistem tertutup diterapkan mulai Juni 2015. Berikut keterangan Wapres Jusuf Kalla.
Solopos.com, JAKARTA – Pemerintah berencana menerapkan sistem distribusi elpiji bersubsidi tabung tiga kilogram secara tertutup mulai Juni 2015. Namun Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan akan dilihat dulu hasil uji coba terkait sistem itu.
“Kami akan melihat dulu hasil uji coba,” kata Jusuf Kalla kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (25/3/2015).
Menurut dia, pemerintah yang jelas akan mengeluarkan langkah guna mengawasi agar golongan mampu tidak lagi menggunakan atau tidak usah memakai tabung gas bersubsidi.
Menurut dia, pemerintah yang jelas akan mengeluarkan langkah guna mengawasi agar golongan mampu tidak lagi menggunakan atau tidak usah memakai tabung gas bersubsidi.
Hal tersebut dinilai juga sebagai upaya untuk mengurangi disparitas yang ada terkait dengan harga.
Wapres dijadwalkan bakal memimpin rapat tentang gas di Kantor Wakil Presiden pada Rabu siang.
“Uji coba dilakukan selama empat bulan. Kita belajar kelemahan dan kelebihannya,” kata dia.
Menurut dia, setelah proses uji coba dan dilakukan evaluasi, pemerintah akan memberlakukan distribusi elpiji tiga kg secara tertutup pada awal 2016.
Ia mengatakan, sistem distribusi elpiji tiga kg tertutup yang akan dipakai adalah melalui pemberian subsidi langsung dengan memakai kartu kepada masyarakat dan usaha mikro yang berhak menerimanya.
“Itu sudah berdasarkan kajian pemerintah,” ujar dia.
Nantinya, pemberian subsidi langsung berupa dana jumlah tertentu ke masyarakat yang berhak itu akan dijadikan satu dengan program kartu pemerintah lainnya.
“Setiap bulan akan dilakukan transfer untuk membeli elpiji,” kata dia.
Menurut dia, dana subsidi tersebut tidak bisa diambil dalam bentuk tunai. “Masyarakat harus pergi ke pangkalan untuk menukarkan dana subsidinya dengan elpiji tiga kg,” ujar Wiratmaja.
Dengan total subsidi tiga kilogram yang mencapai Rp26 triliun, tambahnya, maka diperkirakan setiap kepala keluarga (KK) dan usaha mikro bisa mendapat subsidi Rp42.000-45.000 per bulan.