SOLOPOS.COM - Fahri Hamzah (Dok/JIBI/Solopos/Antara)
Koalisi Merah Putih menyatakan sepakat tak memboikot Perppu KPK dan pengantian calon kapolri.
Solopos.com, JAKARTA – Koalisi Merah Putih (KMP) menyelenggarakan rapat konsolidasi pada Senin (23/3/2015) malam guna menyikapi sejumlah persoalan aktual, termasuk keputusan Menkumham perihal perselisihan intertal Partai Golkar dan PPP.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah, KMP sepakat tidak akan memboikot Perppu tentang Pelaksana Tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pengajuan calon Kapolri Komjen Pol. Badrodin Haiti dari Presiden Joko Widodo.
“KMP meskipun tidak puas pada keputusan Menkumham soal perselisihan internal Partai Golkar dan PPP tapi tetap harus berpikir rasional agar pemerintahan berjalan baik,” kata Fahri Hamzah, di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Selasa (24/3/2015).
Seperti diketahui, PKS adalah salah satu partai politik anggota KMP. Fahri menjelaskan, pimpinan DPR akan mempelajari Perppu tentang Pelaksana Tugas Pimpinan KPK yang diterbitkan Presiden untuk disetujui.
Pimpinan DPR, kata dia, juga akan mempelajari pengajuan calon Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti yang prosedurnya akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI.
“Kami akan melihat dan mempelajarinya satu per satu,” kata Fahri.
Pada kesempatan itu, Fahri mengimbau agar Menkumham Yasona Laoly tidak bertindak yang melampaui kewenangannya yakni pada perselisihan internal Partai Golkar dan PPP.