SOLOPOS.COM - Kawasan perumahan berkembang di Singopuran, Kartasura, Sukoharjo, Kamis (9/1/2015). (Sunaryo Haryo Bayu/JIBI/Solopos)
Rumah murah sulit direalisasikan di Solo karena langkanya lahan yang sesuai kebutuhan.
Solopos.com, SOLO — Program Sejuta Rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ditargetkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperkirakan tak akan berjalan mulus. Sejumlah kendala yang dialami pengembang. Salah satunya terkait masalah keterbatasan lahan.
Ketua Real Estate Indonesia (REI) Soloraya, Anthony Abadi Hendro P., mengatakan lahan yang tersedia untuk membangun rumah murah (dalam bentuk rumah tapak) di Kota Solo sangat terbatas. Padahal, backlog atau kebutuhan rumah warga Soloraya mencapai 150.000 unit.
Thony, sapaannya, menyebut ada lahan untuk rumah murah, namun biasanya berada jauh dari kota dan minim peminat. “Solo sudah tidak bisa lagi untuk membuat rumah murah, yang bisa di Boyolali, Sragen, dan kabupaten lainnya. Tapi peminat minim karena lokasi yang kurang strategis soalnya kalau lokasi strategis, harganya sudah tinggi. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah daerah bisa membantu pengadaan rumah murah,” ungkap Thony saat dihubungi Solopos.com, akhir pekan lalu.
Meski begitu, dia mengatakan masih banyak pengembang di Soloraya yang membangun rumah subsidi tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Dia menyebutkan biasanya satu pengembang hanya bisa membangun 150-200 unit rumah subsidi setiap tahun.
Menurut Thony, meski berpeluang meningkatkan jumlah rumah subsidi, kebijakan down payment (DP) 1% dan kebijakan lain yang mendukung program itu tidak akan terlaksana tanpa dukungan pemerintah daerah. Hingga kini REI Soloraya belum menerima alokasi rumah murah dalam program Sejuta Rumah.
DP BTN 1%
Sementara itu, Bank Tabungan Negara (BTN) telah memiliki program DP 1% untuk memenuhi kebutuhan rumah MBR. Program ini diluncurkan karena pemenuhan DP biasanya menjadi kendala masyarakat. Namun program tersebut saat ini baru diperuntukkan untuk rumah susun. Hal ini untuk mendorong masyarakat memiliki hunian vertikal, terutama di kota besar. Namun di Solo pembanguan rumah susun jarang.
“Aturan DP 1% untuk rumah tapak belum ada. Namun kalau ada pembangunan rumah subsidi minimal 100 unit, nanti kami coba ajukan ke kantor pusat supaya skema DP 1% ini bisa diterapkan untuk rumah tapak. Oleh karena itu, pengajuannya nanti per case,” ungkap Pimpinan Cabang BTN Solo, Teguh Wahyudi.
Lebih lanjut, dia menyampaikan produk tabungan DP saat ini sudah banyak yang memanfaatkan. Pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) juga cukup banyak bahkan lebih banyak jika dibandingkan tahun lalu.
Diakuinya pada tahun lalu penyaluran KPR sempat terhambat dengan aturan loan to value (LTV). Namun tahun ini banyak masyarakat yang sudah menyesuaikan dengan aturan baru sehingga realisasi KPR meningkat.
BACA JUGA
– BTN Beri Jaminan Harga Rumah Tetap Sama, Mau?
– 4 BUMN dan Lembaga Negara Modali Rumah Mura