SOLOPOS.COM - Pencari rumput, Pardi, 55, berjalan di dekat helipad di Lapagan Tawang, Desa Tawang, Weru, Sukoharjo, Jumat (6/3/2015). (Rudi Hartono/JIBI/Solopos)
Proyek Pemkab Sukoharjo yang membangun helipad dinilai DPU adalah sebuah hal yang tepat.
Solopos.com, SUKOHARJO — Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sukoharjo menyatakan proyek pembangunan helipad atau tempat pendaratan helikopter di Lapangan Tawang, Weru, Sukoharjo oleh pemkab sebagai bentuk pelayanan untuk Kapolri saat itu, Jendral Sutarman, sudah tepat. Proyek tersebut diklaim sudah direncanakan secara matang.
Kepala DPU Sukoharjo, Achmad Hufroni, saat ditemui Solopos.com akhir pekan lalu, menyampaikan pembangunan helipad berukuran 18 meter X 18 meter itu tidak sekadar untuk pendaratan helikopter. Menurut dia dalam perencanaan, helipad bisa dimanfaatkan untuk lapangan voli atau olahraga lain apabila tak lagi digunakan sebagai tempat pendaratan helipad.
Dia tidak memungkiri helipad yang menghabiskan dana Rp198 juta itu sedianya untuk Sutarman yang kala itu masih menjabat sebagai Kapolri. Namun, sejak dibangun November 2014 hingga kini helipad belum pernah dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya. Kemungkinan helipad akan digunakan untuk pendaratan helikopter dinilai sangat kecil lantaran Sutarman telah dicopot dari jabatannya, Januari lalu.
“Kita [Pemkab] kan melayani Kapolri. Kita kan menghormati beliau. Ya antisipasilah sewaktu-waktu beliau pulang atau berkunjung dalam rangka tugas ke Sukoharjo,” ucap Hufroni.
Terlepas dari belum pernah dimanfaatkannya helipad, dia menilai keputusan Pemkab membangun helipad sudah tepat. Ini karena helipad kala itu dipandang mendesak dibangun untuk kelancaran kedinasan Kapolri. Dia menegaskan pembangunan helipad atas dasar koordinasi dengan pihak kepolisian. Hanya, dia tidak menyebutkan secara gamblang kepolisian yang dimaksud adalah Polres Sukoharjo atau Mabes Polri.
“Kalau dulu dalam perencanaan hanya untuk pendaratan helikopter, tentu saya menolak. Tapi, memang sejak awal helikopter itu bisa dimanfaatkan untuk tempat olahraga. Oleh karena itu kami setuju,” imbuh dia.
Terpisah, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Sukoharjo, Nursito, mengatakan seharusnya Pemkab mempertimbangkan pemanfaatan jangka panjang. Dia memandang pembangunan tersebut hanya dasari atas kepentingan pejabat, bukan untuk kepentingan masyarakat.
“Lokasinya itu kan di lapangan yang jauh dari permukiman. Kalau pun nanti dibangun lapangan voli, mana ada yang mau bermain voli di situ. Wong lapangan sepak bolanya saja enggak pernah digunakan,” kata Nursito yang juga seorang advokat itu.