SOLOPOS.COM - Ilustrasi Pilkada. (Solopos/Dok)
Pilkada Karanganyar terganggu dengan konflik yang terjadi di tubuh partai Golkar.
Solopos.com, KARANGANYAR — Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Karanganyar, Juliyatmono, menilai perlunya musyawarah nasional (munas) ulang untuk mengatasi konflik internal partai di tingkat pusat.
Juliyatmono mengatakan konflik internal partai yang terjadi di tataran pusat secara langsung akan berpengaruh terhadap aktifitas partai di tingkat daerah terutama menjelang Pilkada Karanganyar.
“Kami khawatir, jika hal itu berlangsung berlarut-larut akan mengganggu yang di bawah. Terutama bagi daerah-daerah yang akan melakukan pilkada [pemilihan kepala daerah],” kata dia saat ditemui wartawan di Karanganyar, Kamis (12/3/2015).
Juliyatmono berharap Partai Golkar segera solid agar tidak menimbulkan kebingungan bagi kader di daerah terkait legalitas kepengurusan partai. Sebab untuk dapat mendaftarkan diri maju sebagai calon kepala daerah dalam pilkada, harus mendapat rekomendasi dari ketua umum dan sekjen partai.
Menurutnya, untuk mewujudkan kondisi tersebut harus dilakukan munas ulang. “Mestinya dilakukan munas ulang, agar semua bisa menerima dan kembali rukun,” kata dia.
Konflik internal Partai Golkar ini, kata Juliyatmono, bukan hanya akan mengganggu proses pilkada di daerah, namun juga jalannya musyawarah daerah (musda) baik di tingkat provinsi dan kabupaten. “Munas mestinya kan dilanjutkan ke Musda I dan Musda II. Tapi, untuk melakukan musda, saat ini harus menunggu keputusan di tingkat pusat,” kata dia.
Dia mengatakan periode kepengurusan DPD Karanganyar akan berakhir tahun ini. Namun, ia belum dapat memastikan pelaksanaan musda untuk membentuk kepengurusan yang baru. “Tunggu pusat dulu seperti apa,” kata Juliyatmono.