SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/SOLOPOS/dok)
Sekolah Jogja, awal 2016, SMA SMK dikelola Pemda DIY. Kebijakan ini diharapkan dapat antisipasi kesenjangan antar-sekolah. Adapun perbedaan besaran Bosda untuk tiap siswa di kabupaten kota diharapkan dapat menjadi perhatian.
Harianjogja.com, JOGJA-Pemda DIY akan mengambil alih pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA)/SMK pada awal 2016 mendatang sesuai amanat Undang-undang Nomor 23/2014. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY meminta Pemda DIY untuk mengantisipasi peluang kesenjangan antarsekolah jika program tersebut diberlakukan.
Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidkan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY Suroyo mengungkapkan anggaran semua sekolah tersebut selama ini menggunakan dana Biaya Operasional Sekolah (Bos) dari daerah kabupaten dan kota dan dana dari pusat. Dana dari daerah total Rp136, 9 miliar per tahun yang selama ini ditanggung daerah akan ditanggung oleh Pemda DIY melalui APBD.
Menurut dia, anggaran bosda itu untuk biaya pendidikan, ekstrakurikuler dan sarana prasarana.
“Tidak termasuk gaji guru PNS karena guru PNS sudah ditanggung pusat,” kata Suroyo.
Anggota Komisi D DPRD DIY Zuhrif Hudaya mengatakan, Pemda DIY harus mengantisipasi peluang terjadinya kesenjangan antarsekolah. Sebab, kata dia, anggaran bosda selama ini untuk kota jogja sudah ditanggung pemerintah kota Rp2,2 juta per tahun per siswa sesuai angka kebutuhan. Sementara pemda DIY menganggarkan Rp1 juta sama rata di kabupaten dan kota.
“Nanti bisa terjadi kecemburuan,” kata dia.
Selain itu antisipasi lainnya, kata Zuhrif, adalah soal penerimaan siswa baru yang menggunakan sistem kuota bagi khususnya untuk sekolah-sekolah favorit. Sebab setelah peralihan pengelolaan SMA/SMK nanti semua warga se-DIY bebas untuk mendaftar sekolah. Tidak ada lagi sistem dikhususkan untuk warga yang berdomisili di kabupaten/ kota tertentu.
“Sebenarnya problem bukan pada anggaran tapi pengelolaan. Pemda harus benar-benar mempersiapkan,” tandas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.