SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Bandara Kulonprogo masih dalam tahapan konsultasi publik dan warga terdampak pembangunan bandara tersebut, namun belum diundang dalam konsultasi publik diminta lapor ke desa
Harianjogja.com, KULONPROGO- Anggota tim persiapan pengadaan lahan sekaligus Kabag Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Ismintarti mengungkapkan, warga dapat melaporkan persoalan administratif ke pemerintah desa sebab yang mengetahui data kepemilikan lahan di desa secara rinci adalah perangkat desa.
“Kalau warga merasa memiliki tanah tetapi tidak diundang dapat lapor ke desa dan desa akan menyampaikan kepada tim,” terangnya, Selasa (3/3/2015).
Menurut dia, jika perlu dapat dilakukan konsultasi publik ulang lanjutan, mengingat waktu pelaksanaan konsultasi publik ulang sampai dengan 20 Maret mendatang.
Ia mengatakan usulan dari pemerintah desa maupun kepala desa akan diakomodasi oleh tim. Tim akan menjadikan data yang diperoleh dari desa sebagai landasan data undangan dalam tahap sosialisasi dan konsultasi publik.
“Jadi, kalau ada yang tidak atau belum terdata juga kami tidak tahu penyebabnya,” ujar Ismintarti.
Tim Community Development Pembangunan Bandara Ariyadi Subagyo menjelaskan ketidakakuratan data peserta konsultasi publik bermula dari tingkat desa.
Pasalnya, tim termasuk di dalamnya Pemda DIY, hanya menerima data dari jaringan pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat. Menurutnya, ketidakakuratan data dapat disebabkan karena banyak ditemukan kasus jual beli tanah di bawah tangan di Glagah.
“Angka pastinya belum kami rinci, sebab setiap hari data berkembang,” sebutnya.
Sebagai solusi, kata Ariyadi, tim segera melakukan evaluasi untuk menentukan langkah selanjutnya termasuk menemukan kesulitan kepala desa di lapangan saat menyampaikan undangan ke masyarakat.