SOLOPOS.COM - Pekerja melakukan bongkar muat beras di Gudang Bulog Banyakan Sub Divre V Kediri, Jawa Timur, Rabu (7/1/2015). Beras Bulog itu selanjutnya didistribusikan ke wilayah seputaran Kediri. Bulog Sub Divre V Kediri menggelar operasi pasar khusus cadangan beras pemerintah (OPK CBP) dengan menyalurkan 3.182 ton beras untuk warga miskin di Kediri. Langkah itu dimaksudkan untuk mengisi program beras untuk rakyat miskin (raskin) 2015 yang saat ini masih dalam tahap sosialisasi dari pemerintah pusat, serta untuk mengantisipasi terjadinya gejolak harga beras di pasaran. (JIBI/Solopos/Antara/Rudi Mulya)
Harga beras meroket bikin masyarakat kelimpungan. Bulog menyatakan keterlambatan penyaluran beras karena pemda telat serahkan SPA.
Solopos.com, JAKARTA – Kenaikan harga beras salah satunya dipicu keterlambatan penyaluran beras dari Badan Urusan Logistik (Bulog). Bulog beralasan penyaluran beras terlambat dilakukan dalam beberapa bulan terakhir karena adanya verifikasi Surat Permintaan Alokasi (SPA) yang belum selesai dilakukan oleh sejumlah pemerintah daerah.
“Bulog bisa membagikan beras sehari setelah diberikan perintah, tapi ada keterlambatan SPA oleh sejumlah Pemda. Semestinya SPA kita terima setiap awal bulan,” kata Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Leli Pritasari Subekti di Jakarta, Senin (2/3/2015).
Akibat dari keterlambatan tersebut, kata dia, Bulog belum bisa menyalurkan 300.000 ton beras untuk memenuhi kebutuhan di pasar nasional dalam satu hari.
Leli menjelaskan keterlambatan verifikasi yang dimaksud ialah masalah administrasi dan pendataan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM).
“Verifikasi ini dilakukan mulai dari tingkat desa, naik ke kecamatan, dan seterusnya hingga ke tingkat pusat,” ujar Leli.
Menurut dia, akibat adanya pengumuman kebijakan penggantian beras untuk rakyat miskin (raskin) dengan e-money, menimbulkan keragu-raguan pada Pemda ketika melakukan verifikasi data RTSPM.
“Jika Bulog mengeluarkan beras dari gudang tanpa ada SPA khusus Raskin dan perintah dari Menteri Perdagangan, justru kami yang salah. Karena semua harus berdasarkan perhitungan kebutuhan,” tukas Leli.
Terkait dengan respons masyarakat terkait rencana kebijakan penghapusan Raskin, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga berpendapat pernyataan pemerintah itu berimbas pada para pelaku usaha.
“Pernyataan menteri perdagangan terkait adanya kartel beras, lalu agenda penggantian Raskin [beras miskin] dengan e-money sangat berpengaruh kepada tindakan para pelaku usaha,” kata Komisioner KPPU Syarkawi Rauf di Jakarta.
KPPU menduga jika memang benar ada sejumlah oknum yang bersekongkol dalam memainkan stok dan harga beras maka hal tersebut akibat tindakan pemerintah yang dianggap kurang tepat dalam rencana penghapusan raskin.