SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/Dok)
BPK Jateng memberikan layanan penyusunan laporan keuangan pemda.
Kanalsemarang.com, SEMARANG — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Tengah memberikan konsultasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2015.
Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah (Jateng), Hery Subowo menyatakan LKPD 2015 berbeda dengan laporang keuangan tahun-tahun sebelum.
”Pada 2015, penyusunan LKPD sesuai UU menggunakan standar akutansi berbasis akrual yang memiliki tujuh laporan, berbeda dengan LKPD tahun sebelumnya yang hanya memiliki empat laporan saja,” katanya di Semarang akhir pekan lalu.
Akuntasi berbasis akrual yakni penerimaan dan pengeluaran dicatat ketika transaksi terjadi, bukan ketika uang kas untuk transaksi-transaksi tersebut diterima atau dibayarkan.
Dengan demikian pencatatan dalam metode ini bebas dari pengaruh waktu kapan kas diterima dan kapan pengeluaran dilakukan.
Hery yang baru dilantik menjadi Kepala BPK Jateng menggatikan Cris Kuntadi ini lebih lanjut menyatakan, saat ini dari LKPD Provinsi Jateng dan 35 kabupaten/kota masih banyak yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP).
Dari 36 pemerintah daerah di Jateng, tercatat 25 daerah mendapatkan opini WDP dan 11 daerah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). ”Untuk itu ke depan BPK lebih membuka ruang konsulitasi kepada pemerintah daerah dalam penyusunan LKPD supaya sesuai UU Standar Akutansi Pemerintah yang berbasis akrual,” bebernya.
Dia tidak menginginkan dengan diberlakukan UU Nomor 17/2003 tentang Standar Akuntasi Pemerintah yang berbasis akrual, terjadi penurunan opini terhadap LKPD di Jateng.
”Jangan sampai daerah yang sebelumnya mendapatkan opini WTP menjadi WDP. Untuk itu kami membuka ruang konsultasi,” tandasnya.
Wakil Gubernur (Wagub) Jateng, Heru Sudjatmoko, berharap BPK bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah sehingga tata kelola keuangan daerah menjadi lebih baik.
”Ini demi tercapainya pemerintah yang bersih dan baik,” harap dia.