SOLOPOS.COM - Gubernur DKI Ahok (Twitter.com/@negativisme)
Ahok vs DPRD DKI Jakarta yang memunculkan hak angket terus bergulir. Namun tiba-tiba, Nasdem menyatakan menarik diri. Ada apa?
Solopos.com, JAKARTA — DPP Partai NasDem memerintahkan fraksinya di DPRD DKI menghentikan penggunaan hak angket untuk Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok). Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyampaikan ucapan terima kasih.
“Kenapa harus repot-repot hak angket, padahal lembaga hukum lainnya seperti Kejaksaan dan KPK sudah berjalan?” kata Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI, Bestari Barus, di Kantor DPP Nasdem, Jl. RP Soeroso, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2015).
Menurut Bestari, hak angket sudah tak perlu lagi digunakan. Sebab, proses hukum menyelidiki APBD sudah akan dilakukan. Seperti diketahui, Ahok sendiri sudah melaporkan soal “dana siluman” dalam APBD DKI ke KPK. “Jadi tidak perlu lagi [hak angket], tidak perlu tumpang tindih karena ada dualisme hukum yang berjalan,” kata Bestari.
DPP Partai Nasdem juga meminta maaf kepada rakyat Jakarta apabila pengguliran hak angket itu mengganggu proses pembangunan. Nasdem berharap agar pihak-pihak yang berseteru bisa duduk dalam satu meja membahas jalan terbaik mengakhiri polemik APBD DKI itu. Kekisruhan harus segera diakhiri.
“Meminta maaf atas terngganggunya fungsi pelayanan atas kekisruhan masalah ini, dan mengganggu proses pembangunan. Hak angket harus segera diakhiri. Meminta seluruh Fraksi NasDem agar mematuhi dan menghormati keputusan Partai NasDem,” kata Sekjen Nasdem, Patrice Rio Capella.
Sementara itu, Djarot Saiful Hidayat langkah Fraksi Nasdem merupakan wujud keberpihakan kepada eksekutif untuk mengamankan uang rakyat. “Itu haknya dia enggak apa-apa. Kita sudah siap dan kita berterimakasih seperti itu. Iya dong, berarti kan enak, bela kita kan,” katanya di Balai Kota, Jakarta, Senin (2/3/2015).
Dia berharap agar seluruh fraksi menarik hak angket dan fokus terhadap penyelesaian APBD agar bisa segera cair. Namun, dia mengakui belum ada komunikasi kepada anggota dewan lainnya. Untuk kelanjutan APBD, mantan Wali Kota Blitar ini mengatakan Kemendagri akan menfasilitasi Ahok dan DPRD untuk menyelsaikan kisruh anggaran tahunan.
Djarot Saiful Hidayat mengakui awal Maret ini, Kemendagri akan memanggil seluruh pimpinan DPRD dan Pemprov DKI sebagai langkah awal mediasi. “Saya berharap, supaya menarik, semuanya. Dan kita fokus ngurusin rakyat. Serahkan saja ke Kemendagri untuk memfasilitasi.
Sementara itu, akun buzzer @partaisocmed berkomentar atas sikap terbaru Partai Nasdem ini. “Ini yg disebut ‘menyalip di tikungan’ >> Minta Maaf ke Rakyat, NasDem DKI Cabut Hak Angket untuk Ahok,” kicau akun itu menanggapi berita salah satu situs berita nasional.