SOLOPOS.COM - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). (Dok/JIBI/Bisnis Indonesia)
Kisruh APBD DKI 2015 kian meruncing. Ormas Projo mendukung Ahok mengambil langkah hukum.
Solopos.com, JAKARTA – Ormas Projo mengimbau kepada semua DPRD DKI Jakarta untuk tidak memainkan dana APBD DKI Jakarta tahun 2015 yang saat ini, menimbulkan konflik antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok dan semua DPRD DKI Jakarta.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua Umum DPP Projo, Budi Arie Setiadi, di Jakarta, Minggu (1/3/205).
“Jangan main-main dengan uang rakyat. APBD DKI itu kan sebagian besar berasal dari pajak rakyat. Baik direct tax maupun indirect tax,” tutur dia.
Menurut Budi, Provinsi DKI Jakarta harus menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan keuangan daerah. Budi menjelaskan e-budgeting dan transparansi sangat dibutuhkan untuk pengelolaan keuangan daerah yang transparan.
“Apa yang sudah dilakukan dan dipelopori di era Gubernur Jokowi jangan dibonsai. Jangan mengembalikan jarum jam ke belakang,” kata Budi.
Ormas pendukung Jokowi tersebut juga mendesak Gubernur Ahok untuk segera mengambil langkah hukum terkait dengan adanya dugaan dana siluman yang akan diajukan DPRD sebesar Rp12,1 triliun.
“Rakyat sudah bosan dengan perilaku korup elite politik,” tukas Budi.