SOLOPOS.COM - Joko Widodo (kiri), saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.(JIBI/Solopos/Antara/dok)
Kisruh APBD DKI Jakarta membuat Ahok kembali berkonfrontasi dengan DPRD. Konflik ini menimbulkan tanda tanya soal aplikasi e-budgeting secara nasional.
Solopos.com, JAKARTA — Presiden Jokowi tidak mau ikut-ikutan dalam persoalan yang sedang dihadapi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI Jakarta. Konflik ini terkait tudingan Ahok tentang adanya dana siluman di APBD DKI Jakarta.
Sikap Ahok berdasarkan e-budgeting yang diterapkan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. E-budgeting memang sistem yang diaplikasikan oleh Jokowi ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta. Rencananya sistem itu akan menjadi contoh penganggaran di tingkat nasional.
Dengan adanya kisruh di Jakarta, apakah Presiden Jokowi tetap melakukan e-budgeting untuk dana APBN secara nasional?
“Sebetulnya memang akan kita pakai untuk contoh dan dinasionalkan. Memang rencananya seperti itu, tapi problemnya diselesaikan Pak Gubernur dulu, saya tidak mau ikut-ikutan dulu,” katanya di Pasar Pagi Rawamangun Jakarta, Sabtu (28/2/2015).
Aplikasi e-budgeting dipercaya dapat mendeteksi dana siluman sehingga upaya korupsi bisa dilihat secara langsung. Dengan anggaran DKI Jakarta yang mencapai 70.000 item, sistem e-budgeting sangat dibutuhkan untuk pemantauan.
Presiden Jokowi mengatakan di tingkat nasional, sistem e-budgeting pasti bisa dilaksanakan, tetapi ia belum bicara tentang waktunya. Saat bertemu Ahok di Istana Merdeka Jumat (27/2/2015) sempat disinggung sistem itu akan diterapkan di seluruh Indonesia.
“Ya harusnya bisa, memang seharusnya dipaksakan. Kalau nunggu, bisa kapan lagi,” ujar Jokowi.