SOLOPOS.COM - Muliaman Hadad (kiri) bersama Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman (tengah) usai penantanganan MoU antara kedua pihak di komplek gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. OJK bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara untuk meningkatkan perlindungan bagi konsumen dari berbagai praktek yang berpotensi merugikan di sektor jasa keuangan. (JIBI/Solopos/Antara/Fanny Octavianus)
Kepala BIN baru segera dipilih Presiden Jokowi. Namun sebelumnya, Presiden diminta mengungkap operasi intelijen selama 30 tahun terakhir.
Solopos.com, JAKARTA — Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak Presiden Jokowi segera membongkar operasi intelijen selama 30 tahun terakhir. Hal itu dinilai perlu dilakukan Jokowi sebelum memilih Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang baru.
Penegasan tersebut disampaikan Direktur Advokasi YLBHI, Bahrain, saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (27/2/2015). “Kalau bisa operasi intelijen selama 30 tahun terakhir itu digelar,” tuturnya.
Menurut Bahrain, tujuan digelarnya operasi intelijen tersebut adalah untuk mengetahui apa saja yang telah dilakukan intelijen pada masa lalu. Seperti yang dilakukan oleh intelijen negara-negara lain, jika sudah lewat 30 tahun, mereka akan membongkar semua operasi yang pernah dilakukan.
“Harusnya intelijen kita juga seperti itu, mengungkap operasi intelijen 30 tahun terakhir. Jadi intelijen dapat mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan di depan publik,” tukasnya.
Bahrain meyakini jika operasi yang dilakukan intelijen 30 tahun terakhir diungkap, maka kemungkinan besar dapat diketahui, siapa tokoh intelektual di belakang layar yang telah membunuh aktivis HAM, Munir; dan wartawan Bernas, Udin.
“Jadi kita bisa tahu semuanya, bagaimana Munir dibunuh dan siapa saja aktor-aktornya,” tukas Bahrain.